Ahok 'Jaga' APBD DKI dari 'Garong', Sempat Dimaki Mendagri dengan Umpatan Binatang

Tim Editor

Basuki Tjahaja Purnama (Dok. Instagram basukibtp)

ERA.id - Gubernur DKI Jakarta 2014-2017, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok berkomentar soal rencana kenaikan tunjangan anggota DPRD DKI Jakarta sebesar Rp 8 miliar. Ia menceritakan sempat bertengkar dengan mendagri saat menjabat hingga dimaki dengan kata 'kotor'.

"Saya masih ingat saya punya banyak anak magang, kamu yang paling lama magang sama saya," kata Ahok saat berbincang dengan Anggota DPRD DKI Jakarta Fraksi PDIP Ima Mahdiah di Youtube Panggil Saya BTP dikutip Senin (7/12/2020).

Ia melanjutkan semua anak magangnya didorong agar masuk dunia politik. Tapi rata-rata mereka menolak. Saat itu, Ahok yang masih ditahan di Mako Brimob sempat meminta agar Ima masuk ke PDIP dan 'mewakilinya menjaga' APBD DKI Jakarta.

"Saya minta kamu masuk ke PDIP mewakili saya menjaga APBD DKI dari 'penggarong-penggarong'. Kamu tahu persis bagaimana saya ribut, berantem dengan sesama orang partai saya pun, tidak semua senang, saya ngotot, saya sampai dikatakan anj**g, diteriaki mendagri, saya juga balas saja, saya memang anj**g, penjaga uang orang Jakarta," kata Ahok.

Ahok menyadari tidak mungkin lagi mengurus DKI Jakarta. Sementara itu, orang miskin begitu banyak. Meski begitu, ia mengakui sejak Ima menjadi anggota dewan, ia kerap menghubungi Ima saat ada warga yang membutuhkan pertolongan.

"Kalau Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI turun, kalau ada COVID-19, kita punya penghasilan turun, PNS ASN tunjangan dipotong 50 persen ya? Kalau DPRD menaikkan penghasilan, saya pun tidak suka, itu nggak benar," kata Ahok. 

Ia pun mempertanyakan selama ini berapa penghasilan anggota DPRD DKI Jakarta. Ia meminta agar sebaiknya gaji tersebut diumumkan di website seperti yang ia lakukan. 

"Supaya masyarakat bisa lihat, karena kalau kamu nggak mau taruh seperti itu, berdebat di dunia sosmed yang begitu pro kontra, siapa yang akan menang kalah, kita bicara data," katanya. 

Tag: ahok Basuki Tjahaja Purnama dprd dki jakarta tunjangan DPRD DKI JAKARTA

Bagikan: