Nobel Perdamaian untuk PM Ethiopia yang Akhiri Perang Selama 20 Tahun

| 11 Oct 2019 19:03
Nobel Perdamaian untuk PM Ethiopia yang Akhiri Perang Selama 20 Tahun
PM Ethiopia Abiy Ahmed. (Twitter/PMEthiopia)
Jakarta, era.id - Peraih Nobel Peace Prize atau Nobel Perdamaian 2019 telah diumumkan. Nama Perdana Menteri Ethiopia Abiy Ahmed pun keluar sebagai pemenang. Penghargaan itu diberikan sebagai upayanya menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga, Eritrea. 

"Penghargaan ini dianugerahkan kepada Abiy Ahmed atas upayanya untuk mencapai perdamaian dan kerja sama internasional, dan khususnya atas inisiatif tegasnya menyelesaikan konflik perbatasan dengan negara tetangga, Eritrea," demikian pernyataan Nobel Perdamaian dalam akun Twitternya @NobelPrize, pada Jumat (11/10/2019).

Penghargaan tersebut diberikan di Institut Nobel Norwegia di Oslo. Penerima Nobel ini dipilih oleh komite lima dari parlemen Norwegia dan diumumkan langsung oleh Ketua Komite Nobel Berit Reiss-Andersen di Norwegia. Nobel ke-100 ini diberikan atas upaya Abiy Ahmed mengakiri perang di negara selama 20 tahun.

Baca Juga: Perangi Perubahan Iklim, Greta Thunberg Terima Nobel Alternatif

Ahmed dikenal karena dialog damai dengan Eritrea dan membuat perjanjian damai untuk mengakhiri kebuntuan selama 20 tahun lamanya antarkedua negara. Hadiah Nobel Perdamaian akan diserahkan di Oslo pada 10 Desember mendatang, bertepatan dengan hari peringatan meninggalnya industrialis Swedia Alfred Nobel, yang menggagas penghargaan itu pada 1895 silam.

Sebelumnya, ada banyak spekulasi tentang siapa pemenang nobel ini, termasuk aktivis muda Greta Thunberg, Kanselir Jerman Angela Merkel, dan aktivis pro-demokrasi di Hong Kong. Namun, nama Abiy Ahmed keluar menjadi pemenang. Lantas apa yang membuatnya dipilih oleh parlemen Norwegia?

 

Upaya perdamaian di Tanah Afrika

Nobel Perdamaian yang diberikan kepada PM Ethiopia Abiy Ahmed. (Twitter/Unesco)

Eritrea dan Ethiopia berhenti berhubungan sejak 1993. Situasi kian memburuk ketika sejumlah negara di Afrika Timur tenggelam dalam perang perbatasan berdarah yang meletus pada 1998. 

Perang selama dua tahun itu menyebabkan lebih dari 80 ribu orang tewas dan ratusan ribu lainnya terpaksa mengungsi. Perjanjian perdamaian yang didukung PBB pada tahun 2000 memberikan wilayah perbatasan yang disengketakan ke Eritrea, tetapi kesepakatan itu tidak pernah dilaksanakan. Sejak saat itulah, kedua negara berada dalam konflik yang berlangsung paling lama di Afrika.

Ketika Ahmed menjadi Perdana Menteri pada April 2018, ia menegaskan bahwa dirinya ingin melanjutkan dialog damai dengan Eritrea. Dalam kerja sama yang erat dengan Presiden Eritrea Isaias Afwerki, Ahmed dengan cepat menyusun prinsip-prinsip perjanjian damai untuk mengakhiri kebuntuan antara kedua negara.

Baca Juga: Perjuangan Tanpa Kekerasan Mahatma Gandhi

Prinsip ini kemudian diatur dalam deklarasi yang ditandatangani oleh keduanya di Asmara dan Jeddah pada Juni dan September lalu. Hal yang sangat penting untuk terobosan ini adalah kesedian Ahmed untuk menerima putusan arbitrase oleh komisi batas internasional pada 2002.

Di tanah airnya, ia menjadi kunci reformasi penting yang menjadi harapan penduduk Ethiopia untuk kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. 100 hari pertamanya sebagai Perdana Menteri, ia langsung mengumumkan keadaan darurat negara, memberikan amnesti kepada ribuan tahanan politik, menghentikan larangan media, melegalkan kelompok opisisi yang terlarang, dan secara signifikan meningkatkan pengaruh perempuan dalam kehidupan politik dan komunitas di Ethiopia. Ahmed juga berjanji untuk memperkuat dengan mengadakan pemilu umum yang bebas dan adil.

Perdamaian tidak muncul begitu saja, dan tidak pula muncul dari tindakan satu pihak saja. Ketika Ahmed mengulurkan tangannya, Presiden Afwerki menyambutnya dan setuju untuk berjalan bersama menuju perdamaian untuk Ethiopia dan Eritrea.

 

Tak hanya terlibat dalam proses perdamaian di negaranya, Perdana Menteri Abiy Ahmed juga pernah terlibat dalam upaya perdamaian dan rekonsiliasi lainnya di Afrika Timur dan Timur Laut. Pada September 2018, ia dan pemerintahnya berkontribusi secara aktif pada normalisasi hubungan diplomatik antara Eritrea dan Djibouti usai bertahun-tahun bermusuhan karena politik. Ia juga berperan dalam menengahi antara Kenya dan Somalia atas konflik berkepanjangan terkait dengan hak atas wilayah laut.

Di Sudan, rezim militer dan opisisi telah kembali ke meja perundingan. Bahkan pada Agustus, mereka mengeluarkan konstitusi baru untuk menstabilkan kondisi damai dalam pemerintahan di negara itu. Ahmed memainkan peran penting dalam proses ini.

Ethiopia merupakan negara dengan beragam bahasa dan etnis. Akhir-akhir ini, persaingan antara etnis lama telah meningkat. Menurut pengamat internasional, 3 juta orang Ethiopia mungkin terlantar. Namun Ahmed telah berupaya melakukan rekonsiliasi solidaritas dan keadilan sosial meski banyak tantangan yang belum terselesaikan.

"Perselisihan terus meningkat, dan kami telah meilhat contoh yang meresahkan dalam beberapa waktu ini. Mungkin orang berpikir ini terlalu cepat, tetapi Komite Nobel percaya usaha Ahmed layak mendapatkan pengakuan dan dukungan," demikian bunyi pernyataan Nobel Perdamaian dalam situsnya.

Tags : pohon baobab di afrika mati nobel
Bagikan ke Facebook
Bagikan ke Twitter
Bagikan ke Whatsapp
Bagikan ke Line
Rekomendasi
Popular