Tiga Jeritan Sopir Angkot di Balai Kota

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Demo Sopir Angkot (Leo/era.id)

Jakarta, era.id - Gemuruh suara pendemo yang terdiri dari operator dan sopir angkot nomor 03, 08 dan M10 --tiga angkot yang beroperasi di trayek bersinggungan kawasan Tanah Abang-- terdengar di depan Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Senin (22/1).

Mereka mengeluh dan menuntut agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kembali membuka jalan di depan Stasiun Tanah Abang. Menurut mereka, begitu banyak orang terdampak kebijakan tersebut. Masyarakat, pengguna jasa kereta api, hingga pengusaha logistik dan sopir angkot.

Pendemo menilai kebijakan ini telah mempersulit kondisi mereka yang sebelumnya terlanjur 'babak belur' dengan kedatangan transportasi online. Syamsudin (43) warga Karet Tengsin, memerah matanya ketika menceritakan susahnya dia mencari uang di Jakarta.

"Imbas dari transportasi online sudah amat terasa yak, ditambah lagi jalan trayek ditutup, sudah jatuh ketiban tangga," keluh Syamsudin saat ditemui era.id di lokasi demonstrasi, Senin (22/1).

Saingan dengan Ojol

Kesedihan pria asli Tegal itu bertambah parah karena sikap pemerintah provinsi yang hanya fokus pada penertiban angkutan umum, namun tidak pada ojek online yang dipandang lebih menjamur daripada angkot. 

"Petugas diskriminasi! Ojek online yang di pinggir jalan, mereka tidak ada tindakan. Angkot salah ngetem, salah parkir, main tilang, main derek," tutur lelaki yang akrab disapa Syam itu.

Nasib sedih bukan hanya ditanggung oleh Syam. Nestapa serupa juga terlihat dari wajah Darto. Pria berusia 50 tahun ini sedih karena tak lagi bisa menafkahi keluarganya di kampung.

"Kita setor sama majikan sehari harus Rp250 ribu, kalau kita kadang-kadang nombok cuma dapat Rp200 ribu, nombok Rp 50 ribu," lanjutnya. 

Darto dan rekan-rekannya mengaku datang ke Balai Kota untuk meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan mengubah kebijakannya. Darto memprediksi pendeknya umur angkot Tanah Abang jika kebijakan ini terus dipertahankan. 

"Dulu, kata Pak Anies kita ambil kebijakan yang berkeadilan. Kalau seperti ini, adil darimana?!" seru Darto. 

Penertiban Salah Sasaran

Bukan cuma soal menutup jalan dan persaingan dengan ojol. Para sopir angkot ini juga mengaku pendapatannya berkurang karena angkot bodong yang berkeliaran di Tanah Abang.

"Pembludakan angkot ada di jalan bukan kesalahan supir, tapi kesalahan Dinas Perhubungan. Kadishub harus bertanggung jawab!" seru Rosyid, seorang supir angkot M03 dalam orasinya.

Berdasarkan SK Gubernur yang dimiliki oleh Rosyid, jumlah angkutan umum yang diperbolehkan beroperasi di Tanah Abang seharusnya berjumlah 213 unit, namun di lapangan, angkot yang beredar melebih ketentuan yang ada. 

Dampaknya, Dishub kerap salah mengandangkan angkot. Armada yang berizin kadang jadi sasaran, sedang yang tak berizin malah dibiarkan beroperasi. Menurutnya, jika yang beroperasi di Tanah Abang hanya angkot berizin, kemacetan tak akan terjadi di sana. 

"Seandainya satu trayek sesuai 213, tidak akan ada penumpukan di jalan. Kita pakai akal sehat saja," ucap Rosyid.

Tag: kepemimpinan anies-sandi

Bagikan: