Hukuman untuk Mereka yang Nyinyir pada Wiranto di Medsos

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Buntut dari ulah nyinyir Istri Kolonel Hendi Suhendi, Irma Nasution berujung banyak hal. Sang suami dicopot dari jabatannya sebagai Dandim Kendari 1417, sedangkan Irma dipolisikan dengan tuduhan UU ITE.

Kolonel Hendi Suhendi dihukum karena dinyatakan melanggar Pasal 8a UU No 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Sehingga harus menjalani masa tahanan selama 14 hari, terhitung sejak Minggu, 13 Oktober 2019.

Adapun pasal yang dilanggar Hendi berbunyi: 'segala perbuatan yang bertentangan dengan perintah kedinasan, peraturan kedinasan, atau perbuatan yang tidak sesuai dengan Tata Tertib Militer'.

Sementara akibat dari kicauan yang berkonten negatif dan diduga diarahkan kepada Menko Polhukam itu, Irma Nasution dijerat dengan Undang-Undang ITE. Kicauan ini dia unggah usai terjadinya insiden penusukan di Pandeglang, Banten, beberapa waktu lalu.

"Jangan cemen pak, ... kejadianmu, tak sebanding dengan berjuta nyawa yg melayang," tulis Irma di akun Facebooknya.

Kicauan itu langsung ditindaklanjuti Pom TNI yang kemudian proses perkara itu langsung diserahkan ke Polda Sulawesi Tenggara.


Kolonel Hendi Suhendi (HS) dan istrinya, Irma Nasution (Foto: Istimewa)

Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara AKBP Goldenhardt Santoso menyebut laporan terhadap Irma Nasution telah diterima Minggu (13/10) dengan pelapor M. Harian Paryatman.

"Sudah terima pengaduannya hari Minggu kemarin. Pelapornya atas nama M Harlan Paryatman seorang yang bertugas di Denpom Kendari sebagai TNI. Laporanya atas nama pribadi," ucap Goldenhardt kepada era.id, Selasa (15/10/2019).

Namun terkait dengan proses perkara itu, Goldenhardt menyebut bahwa saat ini kasus yang menjerat Irma masih dipelajari oleh tim penyidik. "Masih dipelajari dan didalami terkait laporan itu," katanya.

Sementara untuk proses hukum terhadap Kolonel Hendi Suhendi, nantinya jika masa penahanan telah selesai, perwira TNI akan dinonjobkan terlebih dahulu. Namun tak menutup kemungkinan akan diberikan jabatan kembali, hanya saja hal itu bergantung dari evaluasi pimpinan.

"Dipamenkan, enggak ada jabatan. Nanti ada peninjauan kembali, nanti ada lagi itu, nanti pimpinan yang menentukan," ujar Danrem 143/HO Kendari Kolonel Infantri Yustinus Nono Yulianto.

Tag: tni uu ite

Bagikan: