Hadiah Nobel Perdamaian untuk Rakyat Hong Kong

Tim Editor

Aksi demonstrasi di Hong Kong. (Twitter/@hongkie_hong)

Jakarta, era.id - Seorang bijak pernah berkata, tak ada perjuangan yang sia-sia. Jika bukan hari ini, mungkin suatu saat nanti. Perkataan ini memang sangat relavan, apalagi dengan melihat kondisi yang saat ini terjadi di Hong Kong. 

Saat itu, pertama kali Rancangan Undang-Undang (RUU) Ekstradisi diumumkan pada Februari 2019. Ribuan orang di Hong Kong berunjuk rasa menentang aturan itu. Namun seiring berjalannya waktu, massa terus membesar hingga mencapai jutaan orang. Masifnya gelombang aksi itu kemudian membuat Pemimpin Hong Kong Carrie Lam meminta maaf dan mengatakan bahwa RUU Ekstradisi telah mati. 

Protes di Hong Kong dipicu dengan RUU Ekstradisi atau dikenal sebagai The Fugitive Offenders and Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Legislation (Amendment) Bill 2019 yang diperkenalkan oleh Sekretaris Keamanan John Lee. Aturan ini akan memberikan pemimpin kota itu kekuasaan eksekutif untuk mengirim para buronan ke wilayah jurisdiksi yang tidak tercakup dalam sistem pengaturan yang telah berlaku, termasuk ke China Daratan dan Taiwan.

Meski aturan itu dikatakan telah mati. Namun Hong Kong masih tetap bergejolak. Aksi demonstrasi dilakukan terus-menerus dan kini berkembang menjadi gerakan menuntut reformasi demokrasi yang lebih luas. Para aktivis menyebut, kebebasan penduduk kota itu sedang dikikis oleh China. Bentrokan kerap terjadi antara massa dan aparat selama demonstrasi. Kota yang merupakan bekas koloni Inggris itu sedang mengalami krisis politik terburuk sejak dikembalikan kepada China pada 1997.

Laporan terbaru seorang aktivis gerakan pro-demokrasi Hong Kong, Jimmy Sham terluka parah bersimbah darah usai dikeroyok sekelompok orang tak dikenal dengan menggunakan palu pada Rabu malam. Menurut Front Hak Asasi Manusia Sipil (CHRF), aksi penyerangan yang mereka sebut tindakan teror politik itu terjadi di distrik Mongkok.

Baca Juga: Patung Lady Liberty, Simbol Revolusi Demonstran Hong Kong
 

Aksi demonstrasi berbulan-bulan rakyat Hong Kong yang menuntut kebebasan berbicara dan demokrasi ini dilihat sebagai perjuangan yang pantas untuk menerima hadiah Nobel Perdamaian. Anggota parlemen Norwegia dari Partai Liberal, Guri Melby menominasikan rakyat Hong Kong sebagai penerima penghargaan internasional itu.

"Saya telah menunjuk rakyat Hong Kong, yang mempertaruhkan nyawa dan keamanan mereka setiap harinya untuk membela kekebebasan berbicara dan demokrasi, untuk hadiah Nobel Perdamaian 2020," ujar Melby dalam akun Twitter. "Saya harap ini akan menjadi dorongan lebih lanjut untuk gerakan #StandWithHongKong".

Dalam sebuah wawancara yang diterbitkan surat kabar Aftenposten kemarin, Melby menjelaskan apa yang dilakukan rakyat Hong Kong saat ini telah memberikan dampak jauh di luar kota itu, bahkan hingga ke seluruh dunia. Ketika ditanya mengapa memilih langkah itu, Melby mengatakan kepada Post bahwa ia memilih untuk mencalonkan rakyat Hong Kong karena itu adalah gerakan demokrasi secara keseluruhan yang pantas mendapat pengakuan atas upayanya yang berani.

Ketika ditanya tentang kekerasan dan vandalisme yang dilakukan oleh kelompok radikal pada garis depan massa aksi demonstrasi, Melby mengaku ia lebih terkejut dengan metode kasar yang dilakukan kepolisian setempat, demikian dikutup dari South China Morning Post, Kamis (17/10/2019).

Baca Juga: Taktik Kreatif Demonstran di Hong Kong
 

"Dengan berat hati saya meninggalkan Hong Kong dan mengetahui orang-orang menghadapi masa-masa sulit untuk membela kebebasan mereka. Saya diyakinkan oleh komitmen mereka yang gigih terhadap aturan hukum, kebebasan pers, dan demokrasi," katanya kepada Post. "Saya berharap nominasi hadiah perdamaian ini membantu untuk mengumandangkan pesan ini dari rakyat Hong Kong ke seluruh dunia."

Ini bukanlah nominasi pertama bagi Hong Kong. Sebelumnya pada 2018, 12 anggota Kongres AS yang kerap dikenal karena kritiknya pada China menominasikan tiga aktivis Hong Kong, termasuk Joshua Wong Chi-fung. Kendati demikian, langkah yang dilakukan Melby kemungkinan akan menyulut China. Setelah sebelumnya Komite Nobel bahkan memberikan perhargaan internasional itu kepada pembangkang China, Liu Xiaobo, pada 2010.

Meski Komite Nobel bersifat independen dari pemerintah Norwegia, menanggapi hal tersebut Beijing membekukan hubungan kedua negara dengan menangguhkan negoisasi untuk perjanjian perdagangan bebas. Sampai akhirnya Desember 2016, Oslo menyatakan komitmennya untuk tak mendukung segala tindakan yang berpotensi merusak kepentingan China.

Setiap tahunnya pemenang Nobel Perdamaian akan dipilih oleh Komite Nobel Norwegia yang berbasis di Oslo. Pemenang akan diumumkan setiap bukan Oktober. Tahun ini, Perdana Menteri Euthopia Abiy ahmed memenangkan perhargaan itu. Ia dipilih karena atas upayanya menyelsaikan konflik yang berkepanjangan dengan negara tetangganya, Eritrea.

Tag: demo di hong kong nobel

Bagikan: