Tim Editor
Tone pemberitaan yang disampaikan media asing itu pun berbeda-beda, mulai dari soal pengamanan ekstra ketat hingga membicarakan soal perjalanan demokrasi Indonesia untuk periode kedua Jokowi. Channelnewsasia misalnya yang memberi judul 'Awal baru bagi pemerintahan Jokowi'.
"Di tengah ketakutan adanya serangan lain selama Jokowi dan Maruf dilantik yang pada acara itu juga diundang pemimpin negara asing seperti Perdana Menteri Malaysia Mahathir Mohammad dan Perdana Menteri Australia Scott Morrison," tulisnya, seperti dikutip era.id.
Narasi yang disampaikannya, menyebutkan tentang masa awal pemerintahan baru Jokowi yang akan dibayang-bayangi oleh gelombang krisis, korupsi, masalah papua peningkatan konservatisme dan radikalisme. Belum lagi kasus penyerangan Menko Polhukam Wiranto yang membuat pelantikan Jokowi-Ma'ruf digelar dalam pengamamanan ekstra ketat. Channelnewsasia, mencatat ada 30.000 pasukan keamanan yang dikerahkan di ibu kota.
Sementara itu laman berita asal Inggris, The Guardian, memberitakan soal sambangan Perdana Menteri Australia Scott Morrison ke Indonesia untuk menghadiri pelantikan Jokowi. Laman itu menyebut topik diskusi utama pada pertemuan kedua pemimpin tersebut yakni soal perdagangan bebas Australia-Indonesia.
Hal itu merupakan satu langkah lebih dekat bagi Australia untuk menandatangani perjanjian perdagangan bebas tersebut setelah mendapat dukungan dari Partai Buruh. Asalkan, daftar konsesi mereka (Partai Buruh) dipenuhi, meskipun faktanya serikat buruh menentang perjanian itu.
Sementara itu pada moment pelantikan Pemimpin Indonesia hari ini, South China Morning Post halaman depan pada situs itu menampilkan tulisan dari jurnalis senior Michael Vatikiotis. Dalam tulisan yang berjudul 'Four Steps for Jokowi To Save Indonesian Democracy' itu menyinggung soal keadaan demokrasi yang sedang terjadi di Indonesia.
Pada paragraf pertamanya, Vatikiotis juga membahas soal aksi protes yang dilakukan oleh sejumlah pelajar dan mahasiswa. Ia juga membahas soal kerusuhan yang terjadi di Papua, dan soal penyerangan Wiranto.
<blockquote class="twitter-tweet" data-lang="en"><p lang="en" dir="ltr">My take on what <a href="https://twitter.com/hashtag/Jokowi?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Jokowi</a> must do to save <a href="https://twitter.com/hashtag/democracy?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#democracy</a> in <a href="https://twitter.com/hashtag/Indonesia?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Indonesia</a> : Four steps for Jokowi to save Indonesian democracy | South China Morning Post <a href="https://t.co/ycpmB5sGvo">https://t.co/ycpmB5sGvo</a></p>— Michael Vatikiotis (@jagowriter) <a href="https://twitter.com/jagowriter/status/1185716467255234560?ref_src=twsrc%5Etfw">October 20, 2019</a></blockquote>
<script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
Dia mengatakan tidak adil apabila semua masalah itu dilampahkan semua kepada Jokowi. Pemerintah juga tidak mudah untuk mengambil tindakan pada permasalahan itu.
"Tantangan sosial, politik dan keamanan yang mereka hadapi akan terus menghantui selama lima tahun mendatang, menimbulkan ketidakpastian dan ketakutan soal stabilitas politik dan negara demokrasi Indonesia," tulisnya.
Selain itu ia juga menambahkan salah satu poin permasalahan yang sedang dialami oleh Indonesia. Menurutnya menguatnya golongan Islam konservatif di Indonesia membuat longgarnya jaminan konstitusional untuk kebebasan beragama dan hak-hak yang sama untuk semua warga negara.
Ia juga turut menyoroti soal pelemahan lembaga antirasuah KPK. Menurutnya "Dua buah manis yang dihasilkan pasca reformasi 98, pluralisme dan akuntabilitas, sedang berusaha dirobohkan," katanya.
