Jangan Salah Fokus Melihat Tahi di Tameng Polisi

Sungguh, saya masih berusaha untuk tidak percaya, bahwa yang kalian tembakkan kepada sesama saudara kita, adalah peluru tajam.

Bayangkan, jika itu dilakukan terhadap dirimu, saudaramu, orangtuamu atau anak-anakmu.

Setega itukah dirimu?

Hingga beberapa nyawa melayang.

— myfuntastic137(+_+) (@myfuntastic137) October 29, 2019

Mencari akhir adil

Sekitar satu kilometer dari lokasi bentrokan, Propam Polda Sulawesi Tenggara menggelar sidang. Dalam sidang itu, enam polisi dijatuhi sanksi disiplin karena senjata api mereka menewaskan Yusuf dan Randi. Keenam polisi disebut tak menaati perintah karena membawa dan menyalahgunakan senjata api di tengah tugas pengamanan demonstrasi mahasiswa menolak UU KPK dan RUU KUHP bermasalah bulan lalu.

Dalam keterangan pers, polisi mencantumkan identitas dari keenam polisi. Nama pertama adalah perwira di Polda Sulawesi Tenggara, AKP Diki Kurniawan. Selain Diki, ada nama Bripka Muhammad Arifuddin, Bripka Muhammad Iqbal, Brigadir Abdul Malik, Briptu Hendrawan, serta Bripda Fatur Rochim Saputro.

Sesuai Pasal 4 Huruf d, f, dan r PP RI Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Polri, keenam polisi dijatuhi hukuman disiplin berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun "..., penundaan pendidikan selama satu tahun, dan penempatan di tempat khusus selama 21 hari," tertulis dalam keterangan pers Polda Sulawesi Tenggara.

Sanksi ini ditolak tegas oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Sanksi disiplin bagi enam polisi yang menyebabkan tewasnya Yusuf dan Randi jelas tak setimpal. Beka Ulung Hapsara, komisioner, mendesak polisi memperberat sanksi bagi keenam polisi. Akhir yang adil jelas belum ditemukan dalam kasus kematian Yusuf dan Randi.

"Hukuman disiplin kepada enam orang ini harus setimpal dengan kesalahan yang sudah diperbuat," kata Beka ditulis Antara, Selasa (11/10).

Tak cuma memperberat hukuman, pengusutan lebih dalam juga harus dilakukan kepolisian. Bagi Komnas HAM, kasus ini belum selesai. Polisi harus memastikan siapa di antara enam orang polisi tervonis yang melakukan penembakan. Hal ini penting agar proses pidana terhadap keenam polisi --khususnya penembak-- dapat dijalankan di samping peradilan jalur Propam.

"Kesalahan yang diperbuat ini, pertama kan harus dijawab, apakah enam orang ini benar yang menembak dua orang itu. Itu yang kemudian kami ingin ketahui lanjut," tutur Beka.

Menurut penelusuran yang dilakukan, Komnas HAM memastikan Randi tewas karena tembakan peluru. Sementara Yusuf dikabarkan kehilangan nyawa akibat luka yang disebabkan benda tumpul. Ia sempat kritis sebelum meninggal dunia.

Beka Ulung Hapsara juga mengingatkan kemungkinan adanya korban lain dalam rentetan kericuhan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia pada September lalu. Beka memastikan data terkait jumlah korban masih akan bertambah.

"Masih simpang siur (jumlah korban). Karena ada data yang masuk ke kami, meninggal tiga orang di Jakarta Barat. Tapi, namanya berbeda. Nah ini kami sedang mengonfirmasi," kata Beka.