Rekomendasi KPAI untuk 'Mas' Mendikbud Nadiem Makarim

Tim Editor

Presscon KPAI (Wardhany/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyampaikan beberapa rekomendasi untuk Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim. Salah satunya terkait penanganan masalah kekerasan fisik dan seksual di lembaga pendidikan. 

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listyarti mengatakan untuk kekerasan fisik, pihaknya mencatat ada 21 kasus kekerasan di lingkungan sekolah.

"Dari 21 kasus tersebut, siswa korban kekerasan mencapai 65 anak. Sedangkan guru korban kekerasan ada 4 orang," kata Retno dalam konferensi pers di Kantor KPAI, Jalan Teuku Umar, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (30/10/2019).

Retno menjelaskan, pelaku kekerasan fisik ini terdiri dari kepala sekolah dan guru kepada siswa dengan total 8 kasus (38,10 persen), kekerasan siswa ke guru sebanyak 2 kasus (9,52 persen), dan kekerasan orang tua kepada guru sebanyak 2 kasus (9,52 persen). Selain itu, ada juga kasus kekerasan dari siswa kepada siswa lainnya dengan total angka 8 kasus (38,10 persen).

"Modus kekerasan fisik yang dilakukan guru atas nama mendisiplinkan siswa berupa dicubit, dipukul atau tampar, dibentak dan dimaki, dijemur di terik matahari, dan dihukum lari keliling lapangan sekolah sebanyak 20 putaran," ungkapnya.

Untuk modus kekerasan fisik dari siswa kepada siswa lain, Retno memaparkan, biasanya yang dilakukan secara bersama-sama dengan cara menampar, memukul, atau menendang.

Sedangkan untuk kasus kekerasan seksual, KPAI mencatat ada 17 kasus dengan korban sebanyak 89 anak yang terdiri dari 55 anak perempuan dan 34 anak laki-laki. "Adapun pelaku mayoritas adalah guru sebanyak 88 persen dan kepada sekolah 22 persen," jelas Retno.

"Pelaku guru terdiri dari guru olahraga 6 orang, guru agama 2 orang, guru kesenian 1 orang, guru komputer 1 orang, guru IPS 1 orang, dan guru kelas sebanyak 4 orang," imbuhnya.

Retno juga memaparkan, 17 kasus kekerasan seksual di sekolah ini dialami murid dijenjang SD sebanyak 11 kasus, SMP atau sederajat sebanyak 4 kasus, SMA atau sederajat 2 kasus.

Menurut dia, kekerasan di tingkat SD marak terjadi karena mereka masih mudah diiming-imingi, takut diancam oleh guru mereka, takut mendapat nilai jelek hingga tidak naik kelas, serta mereka tak memahami aktivitas seksual hingga akhirnya tak sadar saat dilecehkan. Salah satu modus yang kerap dilakukan dengan mengajar les atau membentuk kelompok belajar. 

"Lokasi para pelaku dalam menjalankan aksi bejatnya, mayoritas dilakukan di ruang kelas, ada juga yang di ruang kepala sekolah, di kebun belakang sekolah, ruang laboratorium komputer, ruang ganti pakaian dan ruang perpustakaan," ujarnya.



Rekomendasikan soal edukasi seks

Berangkat dari data yang dipaparkan tersebut, Retno mengatakan KPAI bakal menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Nadiem Makarim sebagai Mendikbud Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024.

Salah satu rekomendasinya adalah soal pencegahan dan penanganan kekerasan, sesuai dengan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Sekolah. Hanya saja, KPAI mengkritik Permendikbud ini kini hanya sebatas formalitas semata.

Sebab, selama empat tahun belakangan ini pencegahan kekerasan fisik dan seksual di sekolah tak lagi mengacu pada peraturan tersebut.

Tak hanya itu, Retno juga mengatakan, pihaknya bakal memberi masukan kepada Nadiem terkait pendidikan seks usia sekolah yang harus mulai digalakkan di lembaga pendidikan. Meski sulit, karena mayoritas masyarakat Indonesia merasa pendidikan seks usia dini adalah hal yang tabu tapi hal ini dinilai penting.

Apalagi, dalam pendidikan seks itu nantinya para siswa akan diberi pembelajaran soal bagian tubuh mana saja yang boleh disentuh oleh orang lain.

"Ini sangat penting anak-anak tahu, karena kasus kekerasan seksual tertinggi kan dialami oleh anak usia Sekolah Dasar (SD). Kebanyakan anak SD itu pada enggak tahu kalau mereka dilecehkan, karena mereka tdak memperoleh pendidikan seks dari orangtuanya," tegas Retno.

Dirinya juga berharap, dengan pemaparan sejumlah data dari KPAI ini membuat Kemendikbud sebagai pembuat regulasi dan kebijakan benar-benar membuat soal kebijakan edukasi seksual.

"Pendidikan seks ini harusnya (diberikan) pada level-level jenjang SD, SMP, SMA itu diberikan tentu dengan peningkatan lebih. Kalau SMA itu kan harus kita ajarkan bagaimana dia menjaga organ tubuhnya, semisal soal kehamilan dini," ungkapnya.

Sehingga, ke depan pendidikan seksual ini juga bisa membuat anak-anak usia sekolah berpikir soal seks bebas dan tak lagi ada kejadian hamil di luar nikah dengan usia dini. "Seks edukasi ini kan dianggap sebagai sesuatu yang tabu jadi harus dihilangkan dan kami mendorong itu," ujar Retno.

"Karena makin ke sini data kekerasan seksual di dominasi anak SD karena mereka gampang dibohongi. Jadi itu yang akan kami dorong," tutupnya.

Tag: pelecehan seksual kemendikbud

Bagikan: