Tim Editor
Direktur Utama PT Transportasi Jakarta (TransJakarta) Agung Wicaksono bilang, selama dikandangkan, berjumlah 59 buah ini dilakukan pemeriksaan untuk mencari tahu kronologi tayangan iklan vulgar tersebut.
"Sudah diperiksa semua. Dinyatakan sudah siap dijalankan," ujar Agung kepada wartawan, Jumat (15/11/2019).
Pertimbangan mengoperasikan kembali bus merek asal China itu kata Agung, karena armada TransJakarta kekuarangan armada. "Kebutuhan untuk pelayanan pelanggan yang diutamakan," ucap dia.
Kemudian, sesuai laporan evaluasi dan pengendalian secara teknik dan kinerja, operator telah diberikan sanksi. Agar kejadian tayangan video yang tak senonoh ini tak kembali terulang, Agung meminta operator bus Zhongtong yakni Perum Pengangkutan Penumpang Djakarta (PPD) mematuhi kontrak yang ditetapkan.
"Sudah ditegaskan dalam kontrak. Satu, iklan hanya satu pintu semuanya melalui TransJakarta. Dua, sementara ini seluruh operator dilarang menyalakan iklan. Tiga, TransJakarta yang akan menyeleksi seluruh konten iklan," ucap Agung.
Baca Juga: VIDEO: Bus Transjakarta Nyangkut di Kolong Jembatan Kereta…
Mulanya, kasus ini viral di media sosial yang memperlihatkan adanya penayangan iklan tak senonoh di bus Transjakarta. Keterangan video tersebut tertuliskan video diambil pada 9 November 2019 pukul 19.00 WIB di koridor 1.
Salah satu Akun Twitter, @itsfianseptian mengunggah rekaman dari ponselnya, memperlihatkan salah satu bus TransJakarta dengan nomor seri PPD-0732 memutarkan video iklan dengan memperlihatkan bagian tubuh wanita yang tak patut ditonton publik, khususnya anak kecil.
TransJakarta mengaku kecolongan dan meminta maaf atas penayangan iklan vulgar tersebut. Agung bilang, menurut penjelasan PPD, video ini adalah video bawaan dari Zhongtong selama layar video belum dipakai untuk iklan.
"Katanya ini video klip yang dipakai untuk mengecek layar monitor itu. Nah, ini juga jelas salah karena prosedurnya enggak boleh (layar monitor) itu dibiarkan dan diputar pengemudi," ucap Agung.
Tapi pembelaan dia, TransJakarta tidak hanya mengoperasikan bus sendiri. Ada bus yang dijalankan operator-operator yang dibayar dan harus memenuhi standar. Kalau tidak memenuhi standar, tentu ada sanksi.
"Sanksinya itu, begitu mereka disetop beberapa hari, operasinya mereka rugi karena mereka tidak mendapat bayaran yang dihitung tiap kilometer bus itu beroperasi," tutupnya.
