Ahok di Perusahaan 'Pelat Merah': Ditolak Serikat Pekerja, Dibela BUMN

Tim Editor

Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) (Twitter @basuki_btp)

Jakarta, era.id - Penolakan Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, yang digadang-gadang menjadi petinggi di PT Pertamina (Persero) ditanggapi oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Tersirat kementerian yang dinahkodai Erick Thohir itu membela Ahok. Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga bilang, mestinya serikat pekerja tidak ikut campur pemilihan tersebut. Sebab, hal itu sama saja para serikat sudah berpolitik.

"Ini kan bisnis, jangan bawa politik lah ke urusan bisnis. Jadi kami minta kami harapkan teman-teman serikat pekerja lihat dulu Pak Ahok masuk di mana, lihat dulu pekerjaannya," kata Arya di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (18/11/2019).

Baca Juga : Pro Kontra Ahok Pimpin Perusahaan 'Pelat Merah'

Sebab, kata dia, tolak ukur kinerja Pertamina sebagai korporat tidak bisa dikaitkan dengan politik atau status seseorang, melainkan dilihat dari kinerja saat menjalankan perusahaan.

"Yang namanya korporat terukur lah keberhasilannya, dan sangat gampang kalau korporat untung enggak ini, rugi atau enggak kelihatan angka-angkanya kalau korporat," kata dia.

Dengan begitu, Arya meminta Serikat pekerja Pertamina tidak berpolitik. "Saya pesan teman-teman pekerja jangan bermain politik, apakah mereka mau urusan politik masuk dalam urusan bisnis mereka. Mereka siap enggak, apakah nanti siap urusan politik dibawa-bawa ke urusan personal. Mereka saja enggak mau kok, di satu sisi mereka ngomong profesional tapi ketika ngomong yang lain mereka masuk politik," kata dia.

Mengenai keinginan serikat soal pimpinan di PT Pertamina dari pejabat karier, dia menyebut setiap perusahaan menginginkan hal yang serupa. Namun, klaim Arya, untuk perubahan suatu perusahaan juga harus dilakukan dengan cara berbeda.

"Semua juga inginnya begitu, kadang-kadang gini lho. Kami kalau ingin buat perusahaan berbeda langkahnya kita harus berani untuk membuat hal-hal yang baru juga," kata dia.

Baca Juga : Dukung Ahok Jadi Bos BUMN, Sandiaga: The Right Man On The Right Place

Sementara mengenai komentar Dahlan Iskan yang mengkritisi pencalonan Ahok menjadi petinggi di BUMN Arya juga angkat bicara. Kata dia, pernyataan Dahlan kurang tepat. Arya bahkan meminta Dahlan untuk berkaca mengenai sikapnya saat menjabat sebagai direktur utama PLN dan juga Menteri BUMN.

"Pak Dahlan ini waktu di PLN dan di sini (Kementerian BUMN) bikin heboh kan, bikin heboh juga," ujar Arya.

Arya lantas menyindir Dahlan yang mungkin lupa dengan sikapnya dahulu yang kerap membuat kehebohan. "Coba tanya beliau apakah ketika membuat kehebohan makin bagus tidak apa yang dia pegang," ungkap Arya.

Ditolak internal Pertamina

Rencana Ahok masuk dalam jajaran petinggi BUMN PT Pertamina (Persero) mendapat penolakan dari sejumlah pihak, termasuk dari internal Pertamina sendiri. Penafian disampaikan oleh serikat pekerja melalui pemasangan spanduk di Kilang Balingan. 

Dalam spanduk itu tertulis, 'Pertamina Bukan Sarang Koruptor, Bukan Juga Tempat Tidak Terpuji & Mulut Kotor'.

Baca Juga : Belum Jadi Bos BUMN, Ahok Sudah Ditolak Serikat Pekerja



Presiden Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) Arie Gumilar mengamini, pemasangan spanduk di Kilang Balongan itu sebagai penolakan untuk Ahok. Menurut dia, masih banyak orang yang dinilai kompeten untuk memimpin BUMN migas itu.

"Pak Ahok cacat persyaratan materil. Kader internal Pertamina juga banyak yang cakap," kata Arie dalam pesan singkat, Jakarta, Jumat (15/11/2019).

"Yang paham bisnis pertamina dari hulu sampai hilir dan memiliki komitmen untuk menegakkan kedaulatan energi indonesia sesuai amanat UUD 45 Pasal 33. Dari kalangan internal saya rasa lebih baik," kata dia.

Sebelumnya, Direktur Riset Centre of Economic Reform (CORE) Piter Abdullah menilai, permasalahan di perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak cukup dengan menempatakan satu orang Ahok. Ia menyebut tantangan dan masalah di BUMN cukup kompleks untuk diselesaikan Ahok. 

Tag: bumn

Bagikan: