'Desa Siluman': Dituding Menkeu, Dibantah Mendes PDTT

Tim Editor

    Ilustrasi (ArtTower/Pixabay)

    Jakarta, era.id - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes-PDTT) Abdul Halim Iskandar membantah adanya desa siluman atau desa fiktif, seperti yang disebut oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani. 

    Abdul Halim mengatakan tidak ada desa tak berpenduduk yang menerima dana desa. Hal itu diungkapkannya di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11/2019).

    "Dari perspektif data yang ada di Kementerian desa, tidak ada satu pun desa yang tidak berpenduduk menerima dana desa, kemudian dana desa tidak digunakan untuk membangun. Itu tidak ada," ujar Abdul Halim.


    Rapat kerja Kemendes PDTT dengan Komisi V DPR. (Gabriella Thesa/era.id)

    Sementara terkait dengan rencana Sri Mulyani yang akan membekukan dana desa, Abdul Halim masih belum mengetahui dengan pasti. Ia mengatakan akan mengklarifikasi langsung kepada Menkeu.

    "Saya belum tahu persis apakah betul Kemenkeu mengatakan akan membekukan. Nah tentu itu yang pertama yang harus saya klarifikasi dulu," kata Abdul Halim.

    Dicecar soal isu 'Desa Siluman'

    Selama rapat kerja dengan Komisi V, Abdul Halim juga dicecar dengan pertanyaan seputar desa fiktif atau desa siluman oleh sejumlah anggota Komisi V, mereka mengaku terganggu dengan isu tersebut dan meminta agar Mendes meluruskan hal itu.

    Anggota Komisi V Fraksi PDI Perjuangan Herson Mayulu mengatakan, isu desa fiktif yang disebut Sri Mulyani cukup membuat baper. "Pak Menteri harus ngomong, dong. Apa yang disampaikan Menkeu itu kan bikin baper. Mana ada desa fiktif, apalagi desa siluman," ujar Herson.

    Hal yang sama juga disampaikan anggota Komisi V Fraksi Demokrat Irwan Fecho. Ia meminta agar Mendes tidak hanya fokus pada anggaran tapi juga kebijakan.

    "Saya sedikit terganggu dengan berita baru-baru ini, adanya desa fiktif atau desa siluman yang disampaikan Menkeu. Kemendes jangan hanya fokus anggaran, tapi fokus kepada kebijakan juga," ujar Irwan.

    Sementara anggota Komisi V Fraksi Gerindra Eddy Santana memberikan komentar terkait dana desa tersebut. Dia menilai dana desa itu lebih baik dioptimalkan untuk membangun desa.

    "APBN itu dana desa juga harus dilakukan untuk membangun desa. Ini jangan lagi terjadi hal-hal seperti itu, dana desa harus mampu bangun desa," kata Eddy.

    Dugaan adanya desa siluman disampaikan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam rapat kerja bersama antara Komisi Keuangan DPR, Senin pekan lalu. Dalam rapat itu, Sri Mulyani mengungkapan bahwa ada laporan terkait desa fiktif itu. Dia mengatakan desa tersebut mendapat jatah dana desa, namun nyatanya tak berpenduduk.

    Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan meminta penyebutan istilah desa fiktif harus dihilangkan dan diganti dengan tidak jalannya kelembagaan desa karena adanya Perda yang cacat hukum.

    "Ada kesalahan dalam penetapan Perda pembentukan dan pendefinitifan desa wilayah Kabupaten Konawe sehingga kami meminta agar pemerintah Kabupaten Konawe melakukan evaluasi Perda," katanya.

    Tag: kabinet indonesia maju pegawai kemenkeu jadi korban pesawat jatuh kemendesa

    Bagikan :