Tim Editor
"Saya jawab kritikan itu, mohon jangan pernah meremehkan guru itu yang pertama. Jangan pernah meremehkan guru. banyak sekali guru-guru yang sebenarnya sudah lebih tahu dari saya," ujar Nadiem saat rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/12/2019).
Menurut Nadiem, pengembalian USBN kepada masing-masing sekolah menjadi kesempatan bagi para guru dan sekolah untuk menunjukkan kompetensi dalam menilai kemampuan para siswanya.
Selama ini masih ada banyak kesalahpahaman mengenai usulannya soal mengembalikan USBN kepada sekolah. Pasalnya banyak yang khawatir sistem baru ini tidak mengikuti standar internasional.
"Ini yang banyak mispersepsi. Dalam kurikulum 2013 ada kompetensi dasar sampai dengan standar kelulusan yang sudah ditentukan secara nasional. Yang dibutuhkan untuk lulus jadi kita dengan adanya kurikulum 2013 dan standar kelulusan nasional itu adalah standarnya nasional," papar Nadiem.
Tapi pergantian sistem USBN tak akan dipaksakan. Namun ia mengklaim sekolah yang menerapkan cara USBN baru bisa lebih maju duluan.
"Ini enggak dipaksakan. Kalau ada sekolah yang nyaman dan tetap ingin menggunakan soal USBN, silakan. Itu hak sekolah. Tapi, bagi guru-guru yang sudah siap melakukan penilaian dengan essay dan project, itu bisa maju duluan," pungkas Nadiem.
Selain menjawab pertanyaan soal USBN, raker dengan Komisi X DPR RI juga membahas soal assement kompetensi dan survei karakter pengganti Ujian Nasional, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.
