"SBY Juga Angkat TNI Jadi Plt Gubernur"

Tim Editor

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah (Radiansyah Said/era.id)

Depok, era.id - Usulan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengangkat dua perwira tinggi (pati) Polri, Irjen Pol M Iriawan dan Irjen Pol Martuani Sormin sebagai pejabat (Pj) Gubernur Jawa Barat dan Sumatera Utara selama Pilkada 2018 berlangsung menimbulkan pro kontra.

Pasalnya, pengangkatan kedua pati Polri ke kursi pimpinan daerah itu dianggap mencederai semangat reformasi dalam menjaga netralitas Polri, dan menghapus dwifungsi Polri maupun TNI.

Kendati demikian, Wasekjen PDIP Ahmad Basarah, menjelaskan bahwa hal itu tidak melanggar aturan. Bahkan, kata dia, usulan Mendagri sudah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

“Ada Pasal 201 Ayat 10 UU Pilkada, ada Pasal 109 UU ASN dan Permendagri. Itu semua mejadi dasar hukum bagi Mendagri untuk mengusulkan kepada Presiden dua perwira tinggi Polri menjadi gubernur,” kata Basarah, di Wisma Kinasih, Depok, Minggu (28/1/2018).

Dikatakan Basarah, sebelumnya juga pernah dilakukan hal serupa saat Irjen Carlo Brix Tewu dijadikan Plt Gubernur Sulawesi Barat dan Mayjen TNI AD Soedarno sebagai Plt Gubernur Aceh.

"Pak SBY juga pernah mengangkat seorang Mayjen TNI aktif sebagai plt gubernur (Pilkada 2008). Jadi ada yurisprudensi hukum dan politik,” ungkap Basarah.

Masa jabatan Gubernur Sumut Tengku Erry Nuradi akan berakhir 17 Juni 2018 dan masa jabatan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan akan berakhir 13 Juni 2018. Mendagri sudah menyampaikan usulannya itu pada Presiden Joko Widodo.

Tag: sekjen pdi perjuangan hasto kristiyanto pilkada 2018 polri

Bagikan: