DPR Dukung Yasonna Pereteli Pejabat Imigrasi

| 29 Jan 2020 14:50
DPR Dukung Yasonna Pereteli Pejabat Imigrasi
Menkumham (era.id)
Jakarta, era.id - Komisi III DPR RI menilai langkah Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly yang memfungsionalkan Ronny Franky Sompie dari jabatannya sebagai Direktur Jendral Imigrasi sudah tepat.

Pencopotan Ronny ini merupakan buntut dari kekeliruan data informasi mengenai data imigrasi Harun Masiku. Harun merupakan tersangka KPK dalam kasus suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dari PDIP.

"Saya menilai langkah Menkumham sudah tepat. Selain karena telah menimbulkan kontroversi dan polemik di tengah masyarakat," ujar Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry kepada wartawan, Rabu (20/1/2020).

Selain itu, kata Herman, dengan mencopot mantan petinggi Polri itu dari jabatannya bisa menghindari konflik kepentingan. Sebab, saat ini Kemenkumham sedang membentuk tim independen untuk mengusut masalah delay system yang terjadi di Imigrasi Bandara Soekarno-Hatta.

"Langkah ini bertujuan agar tidak terjadi konflik kepentingan antara Tim Independen dan Dirjen Imigrasi dalam pengusutan hal tersebut," kata Herman.

Meski demikian, kata Herman, Komisi III akan tetap mendorong Menkumham agar seger melaporkan hasil kerja tim idependen secara terbuka kepada publik. Dia berharap, kesalahan sistem tidak terjadi lagi, apalagi hingga menimbulkan polemik.

Oleh karena itu, Komisi III sudab menjadwalkan rapat kerja dengan Yasonna pada pekan depan untuk mendengarkan penjelasan prihal alasan pencopotan dan kerja dari tim independen.

"Untuk lebih jelasnya, kita akan bersama-sama dengar keterangan Menkumham pada Rapat Kerja dengan Komisi III yang akan diagendakan minggu depan," pungkasnya.

Sebelumnya, Menkumham Yasonna Laoly resmi mencopot Ronny F. Sompie dari jabatannya sebagai Direktur Jenderal Imigrasi. Alasannya, karena akan ada pembentukan tim gabungan untuk menyelidiki kesalahan informasi soal catatan perjalanan tersangka KPK dalam kasus suap Komisioner KPU Harun Masiku.

Yasonna mengatakan tim gabungan yang tediri dari unsur Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri, dan Ombudsman RI tersebut bersifat independen, sehingga harus terbebas dari conflict of interest.

"Supaya tim independen ini jangan ada conflict of interest, saya sudah memfungsionalkan dirjen imigrasi. Jadi sekarang dirjen imigrasi sudah diganti Plh (Pelaksana harian), termasuk Direktur Sisdik Keimigrasian-nya," kata Yasonna di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (28/1).

Yasonna mengatakan nantinya tim tersebut akan melacak alasan terjadi penundaan atau delay data keberadaan Harun di Bandara Internasional Soekarno Hatta.

Selain Ronny, politisi PDIP itu juga mencopot Direktur Sistem dan Teknologi Keimigrasian Alif Suaidi. Alasanya karena tugas Alif di Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (Siskim) tidak berjalan dengan baik. Hal itu yang menyebabkan pihak Imigrasi luput memindai Harun ketika kembali dari Singapura.

"Mereka bertanggung jawab soal itu," ucapnya.

Rekomendasi