Lobi-Lobi Airlangga Demi Cipta Kerja

| 10 Mar 2020 12:37
Lobi-Lobi Airlangga Demi Cipta Kerja
Airlangga Hartarto-Surya Paloh (Instagram)
Jakarta, era.id - Pro dan kontra RUU Cipta Kerja masih bergulir. Sejak diserahkan pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ke Ketua DPR Puan Maharani pada 12 Februari lalu, kini pembahasannya mandek karena banyak ditentang.

Kini Airlangga yang juga Ketua Umum Partai Golkar aktif melobi pimpinan parpol. Kemarin, ia mengundang Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh ke Kantor DPP Golkar. 

“Golkar dan NasDem bersama-sama mengawal dan menjaga kebijakan publik pemerintah agar bisa menjalan program sesuai yang diharapkan Presiden Jokowi,” ujar Airlangga usai pertemuan dengan Surya Paloh di Kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3/2020).

Selain sepakat memperkuat kebijakan publik, Airlangga ini juga menyebut bahwa Golkar dan NasDem juga sepakat satu suara dalam membahas sejumlah RUU Omnibus Law seperti RUU Perpajakan dan Cipta Kerja.

“Omnibus Law Perpajakan maupun Cipta Kerja, Partai Golkar dan Partai NasDem bersepakat bahwa kita akan mempunyai pemikiran yang sama,” kata Airlangga.

Sementara Ketua Umum NasDem Surya Paloh mengatakan meskipun partainya memiliki pemikiran yang sama, namun ada beberapa catatan kritis terkait Omnibus Law RUU Cipta Kerja. Dia menyarankan agar pemerintah bisa mendiskusikan kembali isi draf dan mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat. Terlebih terhadap pasal-pasal yang dianggap kontroversial.

Namun, Surya berharap agar pembahasan pasal kontroversial itu tidak berlangsung lama. Sehingga DPR bisa segera membahas dan mengesahkan Omnibus Law RUU Cipta kerja.

“Kami mempunyai kesepakatan, terlepas beberapa pasal yang dianggap kontroversial ini segera kembali diajak mengavaluasi ulang. Tetapi (evaluasi) dengan time frame yang tidak terlalu lama. Artinya, harus bisa disahkan DPR dalam waktu tidak terlalu lama,” ujar Surya.

Sebelumnya, Airlangga juga menemui dua pimpinan parpol di luar pemerintahan yakni PKS dan Demokrat. Mantan Menteri Perindustrian ini mengklaim Demokrat siap mendukung Omnibus Law RUU Cipta Kerja dan berjanji memberikan masukan positif.

“Ini kan Partai Demokrat menyatakan men-support pembahasan Omnibus Law dan akan memberikan masukan positif,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Jumat pekan lalu.

Sementara Demokrat, mengaku belum menentukan sikap apakah akan ikut mendukung atau tidak terhadap RUU sapu jagat tersebut.

Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Syarif Hasan mengatakan saat ini partainya dan Golkar hanya sepakat untuk memperkuat komunikasi di parlemen, khususnya terkait dengan poin-poin penting di dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja.

“Omnibus Law ini penuh dengan ini penuh pandangan berbeda di masyarakat, jadi karena Fraksi Partai Demokrat belum mendapatkan penjelasan yang utuh maka tentunya melalui Partai Golkar itu ada satu komunikasi yang bagus. Intinya, kami siap berkomunikasi,” tegas Syarief di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/3).

Sementara Presiden PKS, Sohibul Iman mengatakan meski sepakat, bukan berarti partainya menyetujui RUU Cipta Kerja. PKS akan mendukung apabila pengelolaannya baik dan tidak serampangan.

“Kami ingin transformasi struktural harus dilaksanakan dengan tidak menabrak ketentuan-ketentuan dalam konstitusi,” ujar Sohibul melalui keterangan tertulisnya, Rabu (26/2).

Selain itu, Sohibul mengatakan, PKS juga memberikan dua masukan lainnya dalam pembahasan rancangan undang-undang sapu jagat itu. “Ada tiga koridor yakni koridor konstitusi, koridor keadilan, serta koridor demokrasi dan otonomi daerah,” katanya.

Manuver Airlangga aktif menyambangi pimpinan parpol menimbulkan pertanyaan. Terlebih ia adalah salah satu penyusun draf RUU sapu jagat Cipta Kerja yang menjadi janji kampanye Jokowi saat Pilpres.

Namun Airlangga membantah jika ia diperintahkan Jokowi untuk lobi-lobi. "Tidak, tidak," ujar Airlangga di Komplek Istana Negara, Jakarta, Jumat (6/3).

Sementara Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca Panjaitan mengatakan, Airlangga diutus Presiden Joko Widodo untuk bertemu Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

"Sebagai Menko Perekonomian, Pak Airlangga menjelaskan ia diutus Presiden Jokowi dan menyampaikan salam Presiden Jokowi kepada pak SBY," kata Hinca dalam keterangan tertulis, Jumat (6/3).

Sedangkan hasil pertemuan dengan sejumlah petinggi parpol, Airlangga menyebut hampir seluruh partai baik di koalisi pemerintah maupun di luar koalisi, siap melakukan pembahasan dan akan memberikan usulan-usulan yang konstruktif.

“Tentu semua kami sampaikan kepada bapak presiden. Komunikasi terus dijalin untuk menyelesaikan progam pemerintahan ke depan, dan terkait dengan partai di dalam pemerintahan, sudah tersosialisasikan dengan baik,” pungkas Airlangga di DPP Golkar, Slipi, Jakarta, Senin (9/3).

Tags : omnibus law
Rekomendasi