Tim Editor
Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus yang juga tergabung dalam Gerakan untuk Indonesia yang Adil dan Demokratis (GIAD) menyebut tindakan para anggota DPR ini sangat melukai perasaan rakyat, khususnya yang memang sangat membutuhkan rapid test.
"Masyarakat kita, khususnya mereka yang berada di zona merah COVID-19, belum terlayani dengan semestinya, kini mereka melihat dengan mata telanjang, para wakil mereka seperti diutamakan dalam pelayanan ini," ujar Lucius melalui keterangan tertulisnya, Selasa (24/3/2020).
Oleh karena itu, kata Lucius, GIAD menyatakan sikap menolak pelaksanaan rapid test anggota DPR beserta keluarganya itu. Dia menyarankan, jika ada anggota DPR yang mengalami gejala terpapar, sebaiknya berinisiatif melakukan protokol penanganan COVID-19 yang dikeluarkan oleh Pemerintah.
"Mereka bisa menjangkau pusat pelayanan kesehatan yang disediakan oleh Pemerintah," kata Lucius.
Selain itu, Lucius meminta DPR RI bisa mengesampingkan ego dan paranoid pribadinya dengan memprioritaskan rapid test bagi yang memang terindikasi maupun rentan terpapar virus korona, ketimbang digunakan secara pribadi.
Menurutnya, hal ini bisa menghemat keuangan negara dan dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak, juga karena secara umum, rapid test di Indonesia hanya ditujukan bagi mereka yang memiliki gejala awal COVID-19.
"Maka, rapid test untuk seluruh anggota DPR beserta keluarganya merupakan langkah yang berlebihan dan menambah beban luka masyarakat," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan, pembelian alat tes virus korona untuk pemeriksaan seluruh wakil rakyat beserta keluarganya bukan menggunakan anggaran negara. Beberapa wakil rakyat berinisiatif untuk membeli alat rapid test COVID-19 sebagai langkah antisipasi penyebaran virus korona di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta.
"Sebagian anggota inisiatif patungan membeli alat rapid test," kata Dasco, Selasa (24/3/2020).
