Tim Editor
Rencananya, Pemprov Jabar akan memberikan bantuan sebesar Rp500.000 per keluarga dengan rincian sepertiganya uang tunai dan duapertiganya berbentuk sembako atau pangan. Bantuan akan disalurkan mulai pekan depan. Warga yang akan mendapat bantuan adalah yang belum mendapat kartu bantuan dari pemerintah pusat.
“Yang sudah punya kartu sembako dari pemerintah pusat itu akan menjadi domain pemerintah pusat. Yang kita fokuskan warga Jabar yang rawan miskin baru gara-gara yang tadinya normal hidupnya tiba-tiba tidak berpenghasilan,” terang Gubernur Jabar Ridwan Kamil, dalam jumpa pers perkembangan COVID-19 di Jawa Barat, Rabu (26/3).
Menurutnya, pemberian bantuan untuk warga terdampak COVID-19 merupakan hasil rapat dengan DPRD Jabar. Selain itu, pemberian bantuan juga sudah dikaji oleh Bappeda Jabar dan tim ekonomi Unpad.
“Mereka yang terkena dampak COVID-19 ini kurang lebih satu juta orang yang harus diberikan pertolongan,” katanya.
Besaran bantuan Rp500.000 tersebut diharapkan mendapat tambahan dari 27 kabupaten/kota yang ada di Jabar. Maka masing-masing pemerintah daerah harus memberi bantuan sesuai kemampuan APBD mereka. Sehingga besaran bantuan bisa lebih dari Rp500.000.
Untuk merealisasikan bantuan tersebut, Pemprov Jabar sendiri harus punya anggaran sekitar Rp5 triliun. Menurut Emil, anggaran ini antara lain bersumber dari hasil pemangkasan seperti arahan Presiden Joko Widodo. Pemprov Jabar akan memangkas perjalanan dinas, menggeser proyek yang tidak signifikan berdampak pada kehidupan warga, percepatan subsidi, dan lainnya.
Selain Rp5 triliun tadi, Pemprov Jabar juga memerlukan Rp 13 triliun untuk program padat karya.
“Sehingga warga yang jadi pengangguran akan dipekerjakan di proyek pemerintah dengan nilai Rp13 triliun,” sebutnya.
Sementara data terkini kasus positif COVID-19 di Jabar terdapat 73 kasus positif. Dari jumlah tersebut, mayoritas berada di kabupaten dan kota Bogor, Depok, dan Kabupaten/Kota Bekasi. Sisanya tersebar di Bandung Raya.
