Tim Editor
Jika tetap memaksakan membentuk berbagai birokrasi, kata Djohermansyah, bukan tidak mungkin banyak korban berjatuhan.
"Hand in hand menghadapi perang korona. kepemimpinan itu diawali Presiden sebagai panglima besar, panglima tertinggi dalam perang melawan korona. Bukan menteri kesehatan," ujar Djohermansyah dalam diskusi, Sabtu (4/4/2020).
Djohermansyah menambahkan, pemerintah pusat sebagai panglima tertinggi dibantu para gubernur, bupati serta walikota sebagai panglima di wilayah masing-masing. Menurutnya, perlu ada satu padu untuk menyusun strategi bersama menghadapi COVID-19.
Jika tidak, Djohermansyah menilai korbannya akan makin bertambah. Tidak hanya masyarakat biasa, tetapi para pejabat negara itu sendiri.
Pemerintah pusat harus memberikan arahan yang jelas kepada pemerintah daerah. Sementara itu, pemerintah pusat juga diminta untuk memberikan dorongan kepada pemerintah daerah.
"Bukan di-discourage. Kasih semangat. Yang ada di lapangan kan kepala daerah. Pejabat pemerintah pusat kan duduk di balik meja. Mereka ini dimana-mana, termasuk pasukan tenaga medis," katanya.
Menurut Djohermansyah, pemerintah harus bisa mengakomodasi kebijakan daerah untuk menghadapi COVID-19. Dia mengatakan, ada beberapa ide bagus muncul dari kepala daerah. Contohnya, pemerintah daerah yang ingin menerapkan jam malam, serta memberhentikan bus antar provinsi antar kota.
Selain itu, pemerintah pusat diminta jangan cuma mengambil kebijakan dengan imbauan. Misalnya mengenai mudik. Pemerintah tak melarang tetapi hanya mengimbau. Menurut Djohermansyah hal tersebut tak seharusnya dilakukan pusat.
"Jangan dengan imbauan. Pusat itu memimpin peperangan. Kalau peperangan hanya imbau-imbau, ya mati anak buah di lapangan," pungkasnya.
