Tutorial Urus Surat Izin Keluar Masuk Jakarta

Tim Editor

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan (Beritajakarta)

Jakarta, era.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) 47 Tahun 2020 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian Keluar Masuk Jakarta dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. 

Pergub tersebut mengatur larangan keluar masuk warga daerah ke Ibu Kota selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk memutus rantai penyebaran COVID-19 itu telah diberlakukan mulai Kamis kemarin.




Dok. Humas Pemrov DKI Jakarta

Buat kamu warga pemilik KTP dari luar Jabodetabek dilarang keluar dan masuk Jakarta. Tapi ada pengecualian bagi warga dalam Pergub tersebut dan harus dilengkapi Surat Izin Keluar Masuk (SIKM).

"Mereka yang dikecualikan tidak otomatis bisa bepergian, tapi mereka harus mengurus surat izin secara virtual," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Jumat (15/5) petang.

Masyarakat yang hendak membuat surat jalan tersebut, tinggal mengunduh form aplikasinya dan harus melengkapi dengan surat keterangan yang terkait dengan pekerjaannya, konfirmasi RT/RW serta bukti-bukti kegiatan yang akan dilakukan.


Dok. Humas Pemrov DKI Jakarta

Tapi kamu yang bepergian berdomisili Jabodetabek di dalam wilayah Jabodetabek tidak memerlukan perizinan ini. Sedangkan perjalanan orang bepergian dikelompokan dalam dua macam yaitu perjalanan berulang (aktivitas rutin selama masa PSBB) dan perjalanan sekali (situasional karena keadaan tertentu).


Dok. Humas Pemrov DKI Jakarta

Kendati demikian, Gubernur bilang, SIKM ini tidak berlaku untuk masyarakat yang bekerja di sektor yang dikecualikan dan berdomisili di Jabodetabek.

"Jadi mereka yang aktivitasnya diizinkan selama PSBB. Ada 11 sektor itu, baik tinggal di Bodetabek baik di Jakarta bisa keluar masuk tanpa izin. Jadi ini untuk membatasi pergerakan keluar Jabodetabek," tutur Anies.


Dok. Humas Pemrov DKI Jakarta

Ada sanksi yang menanti para pelanggar Pergub ini, yakni akan diarahkan untuk kembali ke rumah dan tempat asal atau dikarantina selama 14 hari. Pengawasan dan penindakan Pergub ini akan dilaksanakan oleh aparat seperti TNI/Polri, Satpol PP dan Dinas Perhubungan di kawasan pintu masuk perbatasan Jabodetabek, terminal bus, stasiun kereta api, dan pelabuhan.

Tag: psbb

Bagikan: