Tim Editor
Profesor Riset Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro bilang, pandemi ini membuat pola hidup kita mau tidak mau berubah dan harus mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. “Dalam keadaan seperti ini, warga masyarakat tentunya mengharapkan adanya petunjuk yang jelas berupa kebijakan-kebijakan yang mudah dipahami dan mengikat kita semua sehingga kita mempunyai kepastian dalam melaksanakan protokol kesehatan,” jelasnya seperti dikutip dari situs LIPI, Senin (22/6/2020).
Menurut Siti Zuhro, dengan realitas yang seperti ini kebijakan yang diberlakukan betul-betul harus sinkron antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. “Hal ini karena pengguna kebijakan ujung-ujungnya adalah untuk rakyat. Karena penggunanya itu rakyat, tentu yang harus dipikirkan adalah kemanfaatan sebesar-besarnya untuk rakyat,” paparnya.
Siti Zuhro mengungkapkan, para peneliti dalam pandemi turut memberikan respon berupa kontribusi kegiatan penelitian serta pemikiran. “Ada pembelajaran yang berharga yang menurut yang harus digarisbawahi. Semua harus bekerjasama, bahu membahu melibatkan masyarakat. Kata kuncinya adalah pelibatan masyarakat,” ujarnya. Sementara kata kunci lainnya adalah bagaimana membuat masyarakat cerdas, masyarakat yang mulai sadar bahwa kebersihan itu luar biasa pentingnya.
Kedisiplinan masyarakat
Sementara itu, peneliti dari Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, Rusli Cahyadi menyatakan perlu adanya hubungan yang sinkron antara pemerintah pusat dan daerah. “Dari hasil kajian penelitian yang terkait dengan mobilitas dan transportasi, ada potensi kepatuhan atau disiplin dalam masyarakat untuk mengikuti aturan-aturan yang dibuat oleh pemerintah,” ujar Rusli.Namun menurut Rusli, potensi kepatuhan dan keterlibatan masyarakat tersebut sering dikacaukan oleh narasi yang bertolak belakang yang sering dikemukakan oleh pejabat pemerintah.
Dari survei yang pernah dilakukan sebelumnya, data menunjukkan, sebagian besar responden menyatakan mereka punya pengetahuan terhadap kelompok rentan dan orang dengan tanpa gejala. “Intinya pengetahuan para responden terhadap penyakit ini, kemudian kekahawatiran menjadi faktor mereka membatalkan untuk mudik,” terangnya.
Rusli menjelaskan, pembatalan semakin mengemuka ketika wacana larangan mudik semakin kencang disuarakan. “Sayangnya potensi ini menjadi rusak atau hilang ketika wacana tentang relaksasi itu mulai berjalan, bahkan sebelum larangan mudiknya itu sendiri,” ungkap Rusli.
Ketahanan masyarakat selama PSBB
Peneliti Pusat Peneliti Kependudukan LIPI, Deny Hidayati menerangkan hasil survey tentang pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) dan dampaknya terhadap ketahanan masyarakat. Survei ini dilakukan secara daring pada 3-12 Mei 2020 dengan total valid responden sebanyak 919 orang berusia 15 tahun ke atas di wilayah PSBB DKI, Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. “Pelaksanaan PSBB berdampak cukup signifikan terhadap livelihood responden, kebanyakan masyarakat kehilangan sebagian besar pendapatan dan kehilangan pekerjaan,” ungkap Deny.Ia menjelaskan, kemampuan responden untuk bertahan selama pelaksanaan PSBB juga sangat terbatas. “Penerima bantuan, kebanyak hanya mampu bertahan seminggu kedepan, dan non penerima bantuan, sebagian besar tidak mampu bertahan tanpa bantuan pemerintah,” tambahnya.
Deny juga menyebutkan, bantuan kebutuhan pokok dari pemerintah sangat penting dan darurat agar masyarakat dapat bertahan hidup. “Bantuan sudah didistribusikan, namun mengalami banyak masalah dalam pelaksanaannya,” tutupnya.
