Golkar Digerogoti Korupsi, Tugas Airlangga Makin Berat

Tim Editor

Ketua Umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto. (era.id)

Jakarta, era.id - Tugas Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto akan semakin berat. Lantaran bertambah lagi nama kadernya yang terjerat kasus korupsi hasil pengembangan atau operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Direktur Eksekutif Lembaga Analisis Politik, Maksimus Ramses Lalongko, mengatakan tugas berat Airlangga adalah menghapus hasrat koruptif oknum anggota partai berlambang pohon beringin itu. Langkah tersebut harus dilakukan dari tingkat pusat hingga daerah.

"Ini kerja berat untuk Airlangga agar bisa menekan kadernya tidak melakukan korupsi baik itu tingkat kota, kabupaten maupun di tingkat pusat," ungkap Maksimus kepada era.id, Rabu, (14/2/2018).

Lebih jauh, Maksimus berharap KPK bisa mencegah terjadinya money politic kepada masyarakat dalam kaitan pelaksanaan pilkada. Praktik money politic ini yang membuat para calon kepala daerah korupsi untuk memenuhi tingginya ongkos politik.

"Kalau itu yang terjadi (memilih kepala daerah karena uang) maka sampai kapan pun kita sulit memberantas korupsi," ucapnya.


(Ilustrasi: era.id) 

'Golkar Bersih' cuma jadi tagline

Setelah jadi ketua umum, Airlangga punya tagline baru, yaitu 'Golkar Bersih'. Tagline ini muncul setelah ketua umum Partai Golkar, sebelumnya, Setya Novanto menjadi tersangka korupsi. Tagline ini diharapkan jadi komitmen agar citra partai yang identik berwarna kuning ini jadi lebih baik.

Namun, tagline itu menjadi mubazir karena tergerus perilaku koruptif. Apalagi, beberapa hari ini berseliweran nama politikus, khususnya Golkar, yang tersangkut kasus korupsi.

Pengamat politik dari Indonesia Political Review (IPR), Ujang Komarudin pun berharap frasa 'Golkar Bersih' itu tidak jadi sekedar tagline. Airlangga seharusnya bisa merealisasikan partainya bersih dari korupsi.

"Sebagaimana moto yang dia dengung-dengungkan, ya fokuslah membangun partai yang bersih," kata Ujang.

Kemarin, Rabu 14 Februari, dua kader Golkar ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK. Pertama Anggota Komisi I DPR Fayakhun Andriadi yang dijadikan tersangka kasus suap proyek pengadaan satelit monitoring Badan Keamanan Laut (Bakamla).

Di hari yang sama, KPK juga menetapkan Ketua DPC Partai Golkar Subang, Imas Aryumningsih, sebagai tersangka karena diduga menerima suap terkait pengurusan izin dari dua perusahaan di Subang, Jawa Barat. Calon Bupati Subang itu terjaring operasi tangkap tangan yang dilakukan KPK sehari sebelumnya.

Selanjutnya, KPK menetapkan Ketua DPD Partai Golkar Jatim, Nyono Suharli terjaring operasi tangkap tangan KPK karena menerima suap terkait perizinan penempatan jabatan di Pemkab Jombang. Calon Bupati Jombang itu kemudian ditetapkan tersangka oleh KPK pada 4 Februari.

Tag: golkar ott kpk korupsi bakamla korupsi kepala daerah

Bagikan: