Kata Jokowi, UU MD3 Turunkan Kualitas Demokrasi

Tim Editor

Presiden Joko Widodo (setkab.go.id)

Jakarta, era.id - Presiden Jokowi hingga kini belum menandatangani Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang telah disepakati dalam rapat paripurna DPR, Senin (12/2) lalu. Jokowi khawatir terjadi tumpang tindih antara hukum, etika dan politik dalam undang-undang tersebut, yang berakibat pada penurunan kualitas demokrasi.

"Saya kira kita semua tidak ingin ada penurunan kualitas demokrasi kita," kata Jokowi seperti dilansir Antara, Rabu (21/2/2018).

Untuk itu, Jokowi mendorong dilakukan kajian sebagai upaya merespons keresahan yang terjadi di masyarakat terkait UU MD3 tersebut.

"Memang sudah di meja saya, dan belum saya tandatangani. Sampai saat ini belum saya tandatangani karena saya ingin agar ada kajian-kajian apakah perlu tanda tangan atau tidak," jelasnya.


(Infografis: era.id)

Mantan Wali Kota Solo itu juga mempersilakan masyarakat yang tak setuju untuk menempuh jalur hukum melalui uji materi (judicial review) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Kendati Jokowi tak menandatangani UU MD3, UU tersebut tetap sah. Mengingat adanya aturan bahwa RUU yang tak disahkan Presiden dalam waktu 30 hari semenjak RUU disetujui, maka RUU tersebut sah menjadi UU.
 


(Infografis: era.id)
 

Tag: md3 ketua dpr dpr superpower jokowi

Bagikan: