Netizen Tolak DPR Rasa Penegak Hukum

Tim Editor

Suasana Rapat Paripurna DPRD DKI (bagas/era.id)

Jakarta, era.id - Viralnya kritik terhadap Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) direspons masif. Dalam change.org, masyarakat anti UU MD3 membuat petisi untuk menggalang penolakan pada UU tersebut.

Sejak diluncurkan pada Rabu (14/2) pukul 10.00 WIB, era.id memantau ada kenaikan signifikan pada 24 jam setelahnya. Kini, petisi tersebut sudah ditandatangani 96.844 kali.

Petisi itu diinisiasi Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3. Anggota dari koalisi tersebut antara lain; Indonesia Corruption Watch (ICW), Komite Pemantau Legislatif (KOPEL), Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Kode Inisiatif, Yappika, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA)

Dalam petisi itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 menyoroti anomali dari cepatnya proses pengetukan palu dan revisi UU MD3, hal tersebut berbanding terbalik dengan kinerja DPR dalam menyelesaikan berbagai rancangan undang-undang yang masih menjadi pekerjaan rumah. 

UU MD3 adalah salah satu RUU dari 49 prolegnas dan satu prolegnas kumulatif. UU ini dianggap menjadi prioritas utama DPR karena masih ada 32 dua prolegnas yang belum digarap DPR hingga kini. 

Selain itu, Koalisi Masyarakat Sipil untuk UU MD3 juga memberikan sorotan utama terkait konten UU yang terasa janggal. Pertama, adanya kemungkinan tiap orang yang dianggap merendahkan DPR, bisa dipidana. Kedua, kewenangan DPR memanggil paksa masyarakat sipil melalui bantuan polisi. Ketiga, apabila anggota DPR diperiksa oleh penegak hukum, maka pemeriksaan tersebut harus bisa dilakukan melalui izin Majelis Kehormatan Dewan.

Tag: md3 ketua dpr

Bagikan: