Tim Editor
Jokowi mengakui sampai saat ini masih banyak tempat ibadah di Indonesia yang masih mengalami sengketa lahan.
"Tempat ibadah jadi tempat sengketa banyak sekali," kata Jokowi seperti dilansir Antara, Jumat (23/2/2018).
Presiden Jokowi juga mengakui setiap pergi ke daerah selalu mendapatkan keluhan terkait sengketa lahan.
Hal itu menurut dia, dapat dimengerti mengingat dari 126 juta sertifikat, yang seharusnya diterbitkan untuk seluruh lahan di Indonesia, baru sekitar 51 juta sertifikat yang diterima masyarakat.
Oleh karena itu, ia meminta jajarannya khususnya Menteri ATR/Kepala BPN agar melakukan percepatan pelayanan penerbitan sertifikat.
Tahun ini ditargetkan 7 juta sertifikat dapat diterbitkan dan berlanjut 9 juta sertifikat pada tahun depan.
Warga antusias sambut kedatangan Jokowi. (Foto:Istimewa)
Presiden bahkan mengancam menterinya untuk dicopot dari jabatan jika tak mampu mencapai target yang telah ditetapkan tersebut.
"Bayangkan, 126 juta dikurangi 51 juta, berarti berapa itu? Apa mau disuruh nunggu? Berarti 140 tahun nunggunya. Tiap hari yang masuk ke saya sengketa, sengketa, sengketa lahan," katanya.
Presiden menyambut baik pada kesempatan itu dapat bertemu dengan para pemangku Desa Pakraman sebagai penyangga budaya di tanah Bali.
"Bali tidak mungkin kalau tidak ada Desa Pakraman. Oleh sebab itu, kita harus menjaga, memperkuat Desa Pakraman sehingga berperan dalam kesejahteraan taninya," katanya.
Presiden juga bersyukur pada kesempatan itu sebanyak 845 sertifikat tanah adat dapat diterbitkan dan diserahkan kepada masyarakat.
"Tahun depan, kita menargetkan, Bali sebagai provinsi yang pertama yang 100 persen semua dapat. Sudah saatnya cepat melayani rakyat," katanya.
Acara ini dilakukan setelah dia menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III PDIP, di Sanur, Bali, Jumat (23/2/2018). Dalam kesempatan itu, Jokowi diberikan mandat oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sebagai calon presiden untuk Pemilu 2019.
