Sebuah Ironi, Pengawas Pemilu Tertangkap Terima Suap

Tim Editor

Sedang memuat podcast...

Ilustrasi penangkapan (pixabay)

Jakarta, era.id - Pukulan telak. Sebuah kalimat singkat tapi mendalam untuk gambarkan kondisi Bawaslu. Nama lembaga ini ternoda karena ulah Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Garut, Heri Hasan Basri.

Heri bersama anggota Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Agus Sudrajat kena operasi tangkap tangan Bareskrim Mabes Polri. Mereka berdua ketahuan menerima suap dari seseorang supaya bisa meloloskan calon pasangan bupati yang gagal maju.

Bagi Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), peristiwa ini jadi noda besar buat lembaga penyelenggara Pemilu. KPU maupun Panwaslu seharusnya bisa bekerja profesional dan menjadi wasit yang adil di tahun politik ini.

"Jangankan menerima suap, bertindak, bersikap, dan berperilaku yang berpotensi menimbulkan dugaan tidak netral, dan tidak profesional saja adalah hal haram dilakukan penyelenggara Pemilu," kata Direktur Perludem Titi Anggraini, Minggu (25/2/2018).

Titi mengatakan, tindakan anggota KPU Garut dan Ketua Panawaslu Garut ini melanggar Peraturan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) No 2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu, khususnya Pasal 8 huruf a, huruf g, dan huruf j. Keduanya juga disangka melanggar ketentuan UU No Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jerat yang digunakan adalah pasal larangan menerima suap kepada penyelenggara negara. Perludem setuju dengan langkah Bawaslu yang sudah memberhentikan sementara Ketua Panwaslu Garut. 

"Tujuannya adalah untuk memastikan tugas-tugas pelaksanaan tahapan Pilkada 2018 di Kabupaten Garut berjalan dengan baik," ujar Titi.

Pihaknya mendorong KPU dan Bawaslu untuk melakukan pemeriksaan dan investigasi internal kepada KPU Kabupaten Garut dan Pengawas Pemilu Kabupaten Garut untuk mengungkap praktik pelanggaran yang terjadi. Kemudian untuk menjaga suasana damai Pilkada 2018 dan Pemilu 2019, Perludem juga meminta KPU dan Bawaslu menggelar evaluasi internal secara berkelanjutan.

"Ini penting untuk dilakukan, untuk memastikan pelanggaran-pelanggaran dan tindak pidana oleh penyelenggara Pemilu tidak lagi terjadi," tegas Titi.

Lagi, pihaknya juga mendorong Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Kejaksaan untuk terus melakukan pendampingan dan proses penegakan hukum yang tegas terhadap oknum penyelenggara Pemilu yang melanggar hukum, apalagi menerima suap.

Sebelumnya, dua pejabat penyelenggara pemilu Kabupaten Garut itu ditangkap oleh Satuan Tugas (Satgas) Anti Politik Uang Bareskrim Mabes Polri pada Sabtu (24/2) siang kemarin. Keduanya diduga menerima suap untuk meloloskan salah satu calon bupati di Pilkada Garut 2018, dan menerima mobil sebagai suap dari calon bupati tersebut. Hari berikutnya, polisi juga berhasil menciduk seseorang berinisial DD yang diduga kuat sebagai penyuap. Diketahui, ada dua Paslon yang dinyatakan tidak lolos, calon perseorangan Soni-Usep dan pasangan calon yang diusung Partai Demokrat dan PKB Agus Supriadi-Imas Aan Ubudiyah.

Anggaran jumbo untuk Pilkada

Media ini pernah mengupas tuntas tentang anggaran Pilkada 2018. Tercatat lebih dari Rp15 triliun dan masih bisa membengkak hingga Rp20 triliun. Ada 171 daerah yang menyelenggarakan pilkada, 17 di antaranya adalah pemilihan gubernur. Jadi anggaran jumbo itu disiapkan untuk memilih 342 orang terbaik.

Alokasi terbesar anggarannya adalah untuk Pilkada Jawa Barat sebesar Rp1,2 triliun, Jawa Tengah Rp990 miliar, Jawa Timur Rp870 miliar, dan Papua Rp850 miliar. Sedangkan alokasi anggaran tersebut diketahui paling banyak untuk para penyelenggara pilkada, yakni mencapai 60 persen.



Data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Pilkada 2015 mengalokasikan anggaran honorarium rata-rata Rp29,3 miliar per daerah, pada Pilkada 2017 mencapai Rp58,91 miliar per daerah, sementara untuk Pilkada 2018 naik sebesar Rp88,6 miliar per daerah. Honor diberikan mulai dari penyelenggara pemilu di pusat hingga Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).

Dengan anggaran triliunan rupiah tersebut, negara sebenarnya bisa melakukan banyak hal bermanfaat untuk hajat hidup masyarakat. Misalnya saja beras miskin. Dana sebesar Rp15 triliun dapat digunakan untuk alokasi beras sejahtera atau lebih dikenal dengan beras miskin (raskin) hingga 1,72 juta ton jika dibeli dengan harga normal, Rp8.725 per kilogram.

Tag: pilkada 2018 mahar politik

Bagikan: