Ini Toh Penyebab SIM Card Gagal Registrasi Ulang

Tim Editor

Ilustrasi (Pixabay)

Jakarta, era.id - Ada dua hal yang menyebabkan masyarakat Indonesia gagal mendaftarkan ulang nomor SIM card-nya. Pertama, karena malas. Kedua, terkendala sistem atau berbagai kesalahan input data.

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Informatika memberitahukan melalui situs kominfo.go.id, 28 Februari adalah batas akhir pendaftaran dan 1 Maret akan dimulai proses pemblokiran secara bertahap.

Pada tahap pertama, akan terjadi pemblokiran panggilan dan pesan keluar. Setelah 15 hari, pemerintah akan melakukan pemblokiran panggilan masuk dan pesan masuk. Setelah itu, pemblokiran akan dilakukan dengan cara memblokir akses internet dan seluruh fasilitas layanan.

Tetapi hingga batas akhir waktu registrasi ulang nomor SIM card, masih banyak pengguna yang belum mendaftarkan nomornya. Akibatnya, nomor mereka terancam tidak bisa digunakan lagi.

Berbagai keluhan dilayangkan masyarakat melalui pesan WhatsApp dan E-mail, tapi Dukcapil tidak responsif. Hal tersebut juga terjadi dari sejumlah keluhan warganet melalui Twitter. Hingga batas akhir waktu registrasi, tidak juga direspon.

Keluhan dari warganet Twitter dengan nama akun @erik_slyt, contohnya. "Ga d respon, WA ga d bls, d tlp ga d angkat, gagal terus register d 4444, padahal data yang saya berikan benar," kicau keluhan tersebut. 


(Infografis/era.id)

Namun Zudan Arif Fakrullah, Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dirjen Dukcapil) menjelaskan secara khusus kepada era.id, permasalahan utama kegagalan registrasi SIM card adalah tidak sinkronnya data Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Nomor Kartu Keluarga (NKK). Padahal sinkronnya data tersebut menjadi poin paling penting dalam proses registrasi.

Dukcapil, lanjut Zudan, telah berkerja keras dalam memfasilitasi kebutuhan masyarakat terkait informasi kependudukan untuk registrasi ulang SIM card ini. Sekitar 96 persen telah berhasil mendaftar, sisanya disinyalir melakukan kesalahan teknis maupun administratif.

"Banyak kesalahan teknis seperti salah ketik NIK, salah ketik NKK. Selain itu ada juga masyarakat yang tidak tertib administrasi kependudukan. Seperti contohnya ada KTP ganda, dibuatkan nomor KK baru tetapi yang didaftarkan adalah yang lama, tidak mendaftarkan KK baru padahal kepala keluarga telah berganti, dan lain-lain," urainya.

Bagikan: