Tim Editor
"Melalui empat kali amandeman UUD 1945, kita telah mengubah sistem ketatanegaraan kita. Dan MPR yang awalnya lembaga tertinggi negara menjadi lembaga negara seperti yang lainnya. Dengan pertimbangan untuk memperkuat check and balances," kata Jokowi di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, seperti dilansir Antara, Sabtu (10/3/2018).
Menurut Jokowi di hadapan hampir 11.000 kader Partai Demokrat di seluruh Indonesia itu, perubahan menjadi tak terelakkan dalam kehidupan berdemokrasi. Dia menyebut, demokrasi adalah pilihan yang harus dihormati sesuai dengan konsitusi, ideologi, yang harus merujuk pada nilai moral dan nilai etika.
"Menghormati nilai dan budaya bangsa kita Indonesia serta berikan kemanfaatan demi kepentingan umum. Kita juga memilih sistem desentralisasi pemerintahan, pasca-amandemen UUD 1945," katanya.
Perubahan dalam kehidupan berdemokrasi juga tercermin dalam hal sistem kepartaian di Indonesia. Saat ini, lanjut Jokowi, sistem kepartaian Indonesia berubah menjadi multipartai.
"Sistem banyak partai. Yang dikoodinasikan dengan pemilihan secara langsung. Memilih partainya secara langsung. Memilih presiden dan wakil presiden secara langsung," katanya.
Menurut dia, hal itu sekaligus mendorong kebebasan berpolitik warga negara yang juga semakin dijamin.
"Kebebasan mengungkapkan pendapat dan berorganisasi yang membuat semakin seru adalah hadirnya teknologi informasi yang berkembang pesat," katanya.
Jokowi menambahkan, dengan semakin tersedianya teknologi informasi khususnya sosial media semakin memberi kesempatan warga negara untuk menyampaikan aspirasi, serta membuat pemimpin lebih mudah mendengar rakyat.
Infografis (era.id)
