Si Ceriwis Amien Rais

Tim Editor

Amien Rais (Grafis: Yuswandi)

Jakarta, era.id - Ancaman Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan membuka dosa orang-orang yang asal mengkritik pemerintah mendapat respons luas, khususnya dari Partai Amanat Nasional (PAN). Pernyataan Luhut diartikan untuk Amien Rais, yang jadi salah satu pendiri PAN.

Luhut menyampaikan hal itu setelah Amien menuding Presiden Joko Widodo membohongi rakyat saat membagikan sertifikat tanah, Minggu (18/3/2018). "Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" kata Amien, di Bandung, pada hari yang sama.

Sehari kemudian, Luhut menanggapi pernyataan Amien tersebut dengan geram.

"Kalau ada senior bilang bahwa ngasih sertifikat itu ngibulin rakyat, apanya yang ngibulin? Dari dulu juga ada pembagian sertifikat, tapi prosesnya panjang, lama, dan sedikit. Sekarang prosesnya cepat, dan banyak. Lah, salahnya di mana?" ucap Luhut.

"Kalau kau merasa paling bersih kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok. Sudahlah, diam sajalah. Jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu, memang kamu siapa?" tambah mantan Menko Polhukam tersebut.

Baca Juga : Jokowi: Kritik Boleh, Fitnah Jangan

Buat Jokowi, perbedaan pendapat adalah biasa. Tapi dia mengingatkan, perbedaan pendapat sebaiknya disampaikan dengan sopan santun dan adat ketimuran.
 
"Tidak saling menghujat dan mencemooh. Tidak pula ada berita bohong dan ujaran kebencian," kata Jokowi saat memberi sambutan dalam Rapat Pimpinan Nasional Partai Perindo, di JCC, Senayan, Rabu (21/3) malam.
 
Selain perbedaan, kata Jokowi, kritikan di alam demokrasi juga hal lumrah. Dia menyadari kritik sangat dibutuhkan pemerintah untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja. Namun, Jokowi meminta kritik yang dilontarkan harus tepat sasaran. Cobalah sambil disisipi dengan data supaya tidak menjurus pada fitnah.

"Tapi tolong dong dibedakan kritik dengan mencela, beda itu. Kritik dengan mencemooh, beda itu. Kritik dengan menghujat juga beda. Kritik dengan memfitnah apalagi, juga beda lagi. Kritik dengan menjelek-jelekan, itu juga beda," tutur Jokowi.

Baca Juga : Prabowo Dinilai Jual Ketakutan

Dalam kesempatan berbeda, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengaku tidak heran dengan Amien Rais yang kerap melemparkan kritik keras. Tapi terkait sertifikat tanah, JK menyayangkan kritik Amien tersebut.

"Saya kira kalau tidak mengkritik itu bukan Pak Amien Rais, tapi kritiknya kadang-kadang juga luar biasa, seperti (saat) reformasi kan bagaimana pun salah satu sumbangan kritikan dari Pak Amien yang keras," kata Kalla.

"Tapi dalam hal ini, tentu kita sayangkan aksi-aksinya (Amien Rais). Maka, kita redamkan (dengan) menjaga persatuan, supaya jangan terjadi perpecahan," tambah Kalla.

Grafis (Yuswandi/era.id)

Amien, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah memang sering mengkritik pemerintah. Yang perlu dicatat, kritikan Amien bukan cuma di era Presiden Jokowi, tapi juga era Orde Baru dan Susilo Bambang Yudhoyono. 

Pada 2007, Amien pernah mengkritik keras Presiden SBY terkait dana nonbudgeter Departemen Kelautan dan Perikanan (DKP) serta dana dari Washington, AS. Akibat kritik tersebut, Amien ditelepon dan diminta menemui SBY. Amien menyanggupi permintaan itu tapi dengan syarat lokasi pertemuan tidak di Istana atau di tempat lain yang jadi simbol pemerintahan.

Baca Juga : PAN Minta Luhut Enggak Baper

Pertemuan akhirnya disepakati digelar di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Minggu (27/5). Dalam pertemuan tersebut, Amien akhirnya meminta maaf karena sering mengkritik pemerintah. SBY juga meminta maaf jika pemerintahannya memiliki kekurangan atau mengambil kebijakan yang kurang tepat.

Berikut sebagian kritik Amien untuk pemerintah;

1. Pada Sabtu (3/8/2013), Amien menyampaikan kritik terkait kontrak yang tidak adil dengan Freeport.

"MPR, DPR, Presiden diam. Jadi, mereka yang besok mau jadi calon presiden harus bisa mengakhiri kontrak karya dan bagi hasil yang memalukan saat ini," kata Amien Rais.

2. Lagi-lagi, SBY jadi sasaran kritik Amien, Kali ini mengenai banyaknya proyek mangkrak. Dalam orasi kebangsaannya di hadapan peserta Temu Wicara Mahkamah Konstitusi (MK)-PAN, di Hotel Sultan, Jakarta, Jumat (11/4/2008), Amien menyebut pemerintahan SBY sebagai broken government atau pemerintahan yang rapuh.

"Pemerintahan SBY sudah sampai ke tahapan broken government. Ibaratnya broken home itu kan suami, istri, anak, cucu atau mungkin ponakan yang ada di satu rumah sudah tidak ada koordinasi, carut marut, kacau balau. Tidak ada yang menyantuni anaknya, sekolah anaknya telantar, bapak ibunya nggak pernah ketemu. Itulah kondisi negara kita. Lihat yang kasat mata saja, infrakstruktur ekonomi hancur, jalan rusak, lintas Sumatera terputus," ucap Amien.

3. Skandal Bank Century tak luput dari kritikan Amien.

“Semoga saja malaikat bisa membisikkan SBY. Tapi apakah malaikat akan dikirim ke Indonesia? Sepertinya Tuhan sudah malas untuk intervensi di dalam keadaan kita yang seperti ini,” kata Amien di FX Plaza, Jakarta, Kamis (28/1/2010).

4. Amien mengatakan tak akan memberi masukan yang bertujuan “asal Presiden senang” dalam acara Refleksi 19 Tahun Reformasi, di Jakarta, Sabtu (20/5/2017). 

5. Amien mengkritik Presiden Jokowi karena meninggalkan Istana saat demonstran ingin menemuinya, 4 November 2016.

“Anda (Jokowi) dikenal sebagai tokoh jagoan blusukan, suka menyapa dan menemui langsung berbagai kalangan masyarakat luas. Namun ketika tokoh-tokoh umat Aksi Bela Islam mau sowan menemui Anda guna menyampaikan aspirasi, Anda malahan
Pergi.”

6. Pemerintahan Jokowi dituduh memberikan ruang pada PKI 18 Maret 2018.

"Bangsa kita sangat mudah dibodohi, apa karena rezim ini memberikan angin membangkitkan PKI," ucap Amien, di Bandung (18/3/2018).

7. Amien mengingatkan Jokowi agar tidak otoriter, 21 Mei 2017.

"Wah, amat mengagetkan. Dulu ada Presiden yang suka mengancam akan menggebuk rakyat yang berani menantang kebijakannya. Akhirnya sang Presiden itu tergebuk oleh people power."

8. Saat marak terjadi operasi tangkap tangan KPK terhadap pejabat negara dan kepala daerah, Amien mengatakan;

“Kalau mengenai Bank Century dia (KPK) enggak berani, Sumber Waras enggak berani, BLBI enggak berani, reklamasi enggak berani dan masih selusin. Kalau OTT Rp100 juta, Rp90 juta (berani),” kata Amien, 7 Juni 2017.

"Sangat terlihat kenyataan implementasi hukum yang over-diskriminatif. Istilah tebang pilih kedengaran terlalu lembut. Ini bisa jadi resep jitu mempercepat Indonesia menjadi lawless state atau lawless country. Negara dan negeri tanpa hukum,” lanjut Amien.

9. Saat bergulir ide pengelolaan dana haji digunakan untuk pengembangan infrastruktur di Indonesia (30 Juli 2017), Amien mengatakan; 

"Presiden Jokowi, tak usah pakai dana haji itu. Sana minta ke China saja. Dana haji jangan dipakai untuk kepentingan selain ibadah haji.”

10. Sewaktu tarik ulur kontrak antara Freeport dan Pemerintah (10 Oktober 2017), Amien menyampaikan;

“Saya tahu kontrak karya antara Freeport-McMoRan dan Indonesia sejak 1967 mengandung banyak misteri. Ada oknum-oknum yang membela kepentingan PT Freeport secara mati-matian. Seolah-olah kalau Indonesia tidak memperpanjang kontrak dengan PT Freeport, Indonesia akan kiamat.”

Amien lalu meragukan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan wakilnya Archandra Tahar berani menghentikan kontrak Freeport tersebut. “Kita sudah sama-sama tahu masalah ini. Tidak mungkin kita lempar batu sembunyi tangan. Mereka hanyalah pembantu Anda,” kata Amien.
 

Tag: amien rais jokowi

Bagikan: