Malangnya Nasib Kota Malang

Tim Editor

Gedung Merah Putih KPK, Jakarta. (Tasha/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan lima orang anggota DPRD Kota Malang, salah satunya Abdul Hakim. Penahanan tersebut menyusul keterlibatan mereka dalam kasus suap pembahasan APBD Kota Malang.

Abdul Hakim keluar dari Gedung KPK sekitar pukul 17.00 WIB, Jumat (6/3/2018). Dia merupakan Plt Ketua DPRD Kota Malang, setelah Ketua DPRD Malang sebelumnya, Mochammad Arief Wicaksono ditahan atas kasus yang sama.

Sebelum naik ke mobil tahanan, Abdul Hakim sempat meminta agar Pemerintahan Kota Malang berjalan apa adanya.

“Penduduk Kota Malang harus tetap bisa membangun. Mudah-mudahan ini skenario terbaik dari Allah, bukan skenario manusia,” kata dia di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat, (6/4/2018).

Baca Juga : Ditahan KPK, Anggota DPRD Malang Ngaku Dizalimi


(Ilustrasi tersangka suap di Malang/era.id)

Hal senada juga dikatakan anggota DPR Kota Malang lain, Imam Fauzi. Imam juga meminta agar Kota Malang tetap kondusif dan pembangunan kota tetap berjalan lebih baik. 

Tak berselang lama, Sulik Lestyowati dan Tri Yudiani juga keluar dari Gedung KPK. Bahkan, Sulik juga sempat menangis saat akan naik ke mobil tahanan. Ia mengaku siap bila tindakannya diajukan ke persidangan. Sementara, Tri memilih diam dan langsung naik ke mobil tahanan.

Terakhir, Syaiful Rusdi memilih untuk bungkam dan langsung naik ke dalam mobil tahanan tanpa menjawab pertanyaan apapun dari awak media.

Kelima orang anggota DPRD Kota Malang tersebut dilakukan selama 20 hari ke depan. Mereka ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) yang berbeda. Untuk ketiga tahanan pria ditahan di Rutan Guntur.


(Infografis Kado akhir tahun KPK/era.id)

“Penahanan dilakukan untuk 20 hari pertama mulai hari ini di Rutan Klas I Jakarta Timur cabang KPK yang berlokasi di Pomdam Jaya Guntur,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Gedung Merah Putih KPK.

Sementara untuk dua tahanan wanita yaitu, Sulik dan Tri di Rutan Klas IIA Pondok Bambu Jakarta Timur. Mereka juga ditahan selama 20 hari.

Saat ini seluruh tersangka dalam kasus suap perubahan anggaran APBD Kota Malang tahun anggaran 2015 sudah ditahab. Selain menahan 18 anggota DPRD, KPK juga menahan Wali Kota Malang Mochammad Anton.

18 Anggota DPRD Malang yang jadi tersangka, yakni Suprapto, HM. Zainudin, Sahrawi, Salamet, Wiwik Hendri Astuti, Mohan Katelu, Sulik Lestyawati, Abdul Hakim, Bambang Sumarto, Imam Fauzi, Syaiful Rusdi, Tri Yudiani, Heri Pudji Utami, Hery Subianto, Ya'qud Ananda Budban, Rahayu Sugiarti, Sukarno, dan H. Abdul Rachman.

Atas perbuatannya tersebut, Wali Kota Malang yang diduga sebagai pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 Ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sedangkan, 18 anggota DPRD Kota Malang periode 2014-2019 sebagai pihak penerima disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b, atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Tag: korupsi apbd malang kpk

Bagikan: