KPU Tambah Kursi Legislatif

Tim Editor

Komisioner KPU (Foto Fitria/era.id)

Jakarta, era.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan penambahan jumlah kursi legislatif untuk Pemilu 2019. Penambahan kursi tersebut ditetapkan dalam jumlah berbeda di tiap-tiap level legislatif, mulai dari DPR, DPRD Provinsi, hingga DPRD Kabupaten/Kota.

Hal itu diungkapkan Komisioner KPU, Ilham Saputra dalam acara Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu 2019 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Rabu (18/4/2018).

Baca Juga : Bisakah Data Pribadi Dimainkan Saat Pemilu

Di level DPR, KPU menetapkan penambahan 15 kursi, dari semula 560 kursi. Penambahan jumlah kursi itu didasari pada penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil), yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat. 

"2014 ada 77 dapil, kemudian 2019 ada 80 dapil. Ya mungkin ini berkenaan dengan adanya penambahan jumlah kursi di DPR RI, dari 560 menjadi 575 (kursi)," kata Ilham.

Pada level DPRD provinsi, penambahan kursi ditetapkan di angka 95 kursi, dari 2114 kursi menjadi 2207 kursi. Jumlah ini juga mengikuti pertambahan dapil sebanyak 13 daerah, dari 259 menjadi 272 dapil.

Untuk jumlah kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota, KPU menetapkan penambahan jumlah kursi sebanyak 715 kursi. Jumlah tersebut ditetapkan berdasar bertambahnya 104 dapil, dari sebelumnya 2.102 menjadi 2.206 dapil.

"Jumlah kursi DPRD kabupaten/kota juga bertambah cukup signifikan, dari 16.895 menjadi 17.610," ungkap Ilham.

Baca Juga : Pilkada 2018 Mencerminkan Pemilu 2019

Selain didasari pada masuknya 17 daerah otonomi baru yang berdampak pada pertambahan jumlah dapil dan alokasi kursi legislatif, penambahan ini juga dilakukan atas hitung-hitungan pertambahan jumlah penduduk di sejumlah daerah.

"Kursi juga nambah karena ada kenaikan jumlah penduduk, juga kenaikan dapil untuk daerah otonomi baru yang sebelumnya tak ada dapil," ujarnya.


Ilustrasi Penambahan Jumlah Kursi di Legislatif (Hilmy/era.id)

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, proses penetapan dapil dan alokasi kursi telah melalui proses yang panjang, mulai dari pengumpulan data-data kuantitatif tentang jumlah kependudukan, data peta digital wilayah, sampai koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. 

Setelahnya, KPU level daerah bakal melakukan uji publik dengan stakeholder setempat. "Jadi para stakeholder yang berkaitan dengan proses penetapan dapil dan alokasi kursi diundang, diajak bicara, diajak diskusi merumuskan bersama-sama," tutur Arief.

Tag: pemilu 2019 kpu otonomi daerah

Bagikan: