Tambahan Kursi Legislatif Berpeluang Munculkan Kecurangan

Tim Editor

Rapat Pleno DPR (Foto: era.id)

Jakarta, era.id - Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) menyayangkan keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah jumlah kursi legislatif pada Pemilu 2019. Bukan apa-apa, Perludem khawatir pemilih belum cukup matang untuk dihadapkan dengan banyaknya jumlah calon yang maju sebagai peserta pemilu.

Sebab, makin banyak kursi yang tersedia, bakal makin banyak juga tuh orang-orang yang maju jadi peserta pemilu. Karena itu Perludem meminta pemilih untuk lebih cermat nantinya.

Soalnya, makin banyak peserta pemilu, bakal makin besar juga kemungkinan terjadinya kecurangan seperti politik transaksional, sebaran hoaks, hingga berbagai upaya curang lain yang kerap digunakan para calon untuk memenangi suara pemilih. 

"Pemilih harus memastikan bahwa mereka tidak menjadi target dari upaya pemenangan yang ilegal ... Kemudian juga jangan sampai mereka menjadi korban dari praktik politik dengan menggunakan hoaks, politisasi SARA, segregasi politik, dan lain-lain," kata Titi di Gedung KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta Pusat, Kamis (19/4/2018).

Walaupun tak sepakat dengan keputusan KPU itu, Perludem tidak bisa berbuat banyak. Sebab, putusan tersebut sudah tertuang di Undang-undang (UU). Perludem juga paham, hal itu membuat KPU tak punya ruang gerak yang cukup luas untuk membuat formulasi terkait alokasi kursi legislatif itu.

"Itu sudah ada di Undang-undang. KPU yang menetapkan hal tersebut memang terbatas ruang geraknya, sebab formula penambahan itu sudah ada di dalam Undang-Undang pemilu kita," ungkap Titi.


Ilustrasi Penambahan Jumlah Kursi di Legislatif (Hilmy/era.id)

Sebelumnya, KPU telah menetapkan alokasi penambahan jumlah kursi legislatif dalam jumlah berbeda di tiap level legislatif, mulai dari DPR, DPRD provinsi, hingga DPRD kabupaten/kota.

Di level DPR, KPU menetapkan penambahan 15 kursi, dari semula 560 kursi. Penambahan jumlah kursi itu didasari pada penambahan jumlah daerah pemilihan (dapil), yakni Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, dan Nusa Tenggara Barat.   

Pada level DPRD provinsi, penambahan kursi ditetapkan di angka 95 kursi, dari 2114 kursi menjadi 2207 kursi. Jumlah ini juga mengikuti pertambahan dapil sebanyak 13 daerah, dari 259 menjadi 272 dapil.

Untuk jumlah kursi DPRD di tingkat kabupaten/kota, KPU menetapkan penambahan jumlah kursi sebanyak 715 kursi. Jumlah tersebut ditetapkan berdasar bertambahnya 104 dapil, dari sebelumnya 2.102 menjadi 2.206 dapil.

Tag: pemilu 2019 ketua dpr kpu

Bagikan: