Jangan Sampai Kantor DPRD Malang jadi Tempat Berhantu

Tim Editor

Suasana rapat paripurna DPRD Malang (Sumber: DPRDMalang.go.id)

Malang, era.id - Dalam dua bulan terakhir, Gedung DPRD Kota Malang sepi bin kosong melompong, hampir mirip seperti sarang hantu. Enggak banyak aktivitas yang terlihat, setelah 19 anggota dewan, termasuk pimpinan DPRD ditahan KPK atas dugaan suap pembahasan APBD Perubahan Pemkot Malang tahun anggaran 2015.

Suasana DPRD Kota Malang sejak 27 Maret 2018 mulai lengang. Bahkan, seluruh ruang fraksi dan komisi terlihat sepi. Tidak ada kegiatan atau rapat-rapat. Kalau pun ada anggota dewan yang datang ke kantor, tidak lama berselang akan pergi lagi.

Dalam periode itu, agenda DPRD yang terselenggara pun hanya penyampaian Laporan Keuangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2017 yang disampaikan Pjs Wali Kota Malang, Wahid Wahyudi pada 3 April 2018. Wakil rakyat di DPRD Kota Malang makan gaji buta alias magabut. Menurut pantauan Antara, ditahannya belasan wakil rakyat itu bahkan berdampak pada penyelenggaraan sidang paripurna yang urung digelar karena tak kuorum alias kekurangan jumlah peserta.

"Tidak kuorum, sebab dari 45 orang anggota dewan hanya tinggal 26 orang, padahal untuk memenuhi kuorum, minimal 30 orang anggota," kata anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Choirul Amri di Malang, Jawa Timur, Senin (30/4/2018).

Kini, di kantor parlemen, para wakil rakyat hanya bisa berkoordinasi antar-anggota dewan, dari satu komisi ke komisi lain, antar-satu fraksi dengan fraksi lainnya. Namun, Choirul memastikan kondisi ini tak akan banyak memengaruhi semangat DPR untuk menerima aspirasi dari masyarakat.

Rapat paripurna saat itu masih dipimpin Ketua DPRD Kota Malang, Abdul Hakim sebelum dirinya diseret KPK. Sementara itu, Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang yang membahas LKPJ Wali Kota Malang tahun 2017 kini hampir merampungkan laporannya. "Sudah hampir selesai dan kini tahap finalisasi laporan Pansus," kata Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Malang, Bambang Triyoso.

Namun, laporan tersebut telah diprediksi bakal terhambat di tahap paripurna. Sebab, hingga kini DPRD Kota Malang belum juga memiliki Plt pimpinan dewan yang secara aktif berkantor di gedung DPRD. Karenanya, laporan pansus yang telah disusun akan dilaporkan ke pimpinan DPRD melalui tiap fraksi. "Kami laporkan saja ke pimpinan DPRD, dan kami tembuskan ke fraksi dan wali kota," ucapnya.

Nantinya, ketika pimpinan definitif telah ditunjuk, DPRD bakal segera mengagendakan sidang paripurna penyampaian hasil Pansus dan menyerahkan hal itu kepada wali kota. "Yang bisa kami lakukan saat ini hanya mendorong rapat rutin semua pimpinan fraksi membahas dan melakukan langkah pembentukan Plt pimpinan," katanya.

Baca Juga : Lagi, 5 Anggota DPRD Malang Ditahan KPK

Sebelumnya, KPK menahan Ketua DPRD Abdul Hakim dan empat wakilnya, yakni Rahayu Sugiharti (Fraksi Partai Golkar), Wiwik Hendri Astuti (Fraksi Partai Demokrat), serta Zainuddin (Fraksi PKB). Gilanya, Ketua DPRD Kota Malang sebelum Abdul Hakim, Arief Wijaksono juga menjadi tersangka atas kasus yang sama.



Terkait kekosongan kursi pimpinan dan sejumlah anggota DPRD, Sekretaris Dewan Bambang Suharijadi telah mengirimkan surat kepada pimpinan tiap-tiap parpol agar segera melakukan pergantian antarwaktu (PAW). Hal ini penting untuk mendorong roda pemerintahan di ranah legislatif tetap berputar.

Gara-gara korupsi, tuh! Moga-moga kantor DPRD yang sepi dari aktivitas manusia itu enggak segera diambil alih oleh hantu-hantu tunawisma yang sedang sibuk nyari tempat tinggal. Amin!

Tag: korupsi apbd malang

Bagikan: