PTUN Tolak Gugatan HTI

Tim Editor

Ilustrasi (era.id)

Jakarta, era.id - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta menolak gugatan eks perhimpunan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan begitu, Majelis hakim menganggap SK Kemenkumham tentang pembubaran HTI tetap berlaku sesuai dengan aturan.

Dikutip Antara, Senin (7/5/2018) PTUN menolak seluruh permohonan gugatan dari eks HTI. Menurut majelis, gugatan tersebut ditolak karena adanya bukti-bukti yang menyatakan HTI tidak sepaham dengan Pancasila.

"Dalam esksepsi permohonan yang diajukan penggugat tidak diterima seluruhnya, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya," ujar Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana saat membacakan putusan gugatan eks HTI di PTUN DKI Jakarta. 


(Infografis sejarah Hizbut Tahrir Indonesia/era.id)

Dalam pertimbangannya, majelis hakim mengatakan, pemikiran HTI diyakini berupaya mengganti Pancasila. Kemudian, bukti persidangan menyatakan pemikiran khilafah masih sebatas konsep, namun bila diwujudkan dapat berpotensi menimbulkan perpecahan.

"Bukti video Muktamar HTI 2013, menunjukkan penggugat sudah melaksanakan muktamar khilafah, mengajak peserta menegakkan khilafah. Fakta hukumnya dalam muktamar itu Ketua Umum HTI mengajak mengubah prinsip kedaulatan rakyat menjadi kedaulatan di tangan Allah. Cukup bagi hakim menyatakan bahwa penggugat telah terbukti wujudkan khilafah," ujar Hakim Anggota Roni Erry.

Baca Juga : Argumen Ahli HTI Dipatahkan

Gugatan bernomor 211/G/2017/PTUN.JKT tersebut didaftarkan pada 13 Oktober 2017 lalu. Dalam perkara ini, HTI menggugat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum.

Adapun gugatan HTI ialah meminta PTUN Jakarta memutuskan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-30.A.01.08.Tahun 2017 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: AHU-00282.60.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia tanggal 19 Juli 2017 batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya.

Tag: ptun hti

Bagikan: