Tim Editor
Padahal, bila keinginan untuk melakukan Munaslub tidak dipenuhi, menurut Pakar Politik LIPI (Lembaga ILmu Pengetahuan Indonesia), Siti Zuhro, Golkar dianggap tidak menyuarakan aspirasi rakyat. Golkar harus mulai mempersiapkan diri untuk menyambut Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019.
Zuhro mengingatkan agar Golkar mulai menata partai untuk menyiapkan calon legislatif dan calon presiden yang didukung. Sebab, tidak mungkin Golkar terus saja terfokus pada permasalahan yang sedang melanda ketua umumnya, Setya Novanto.
"Menurut saya tidak mungkin Golkar terus fokus pada satu orang, jadi urusan ini harus bergeser dari yang personal ke institusi partai politik. Itu yang paling penting," ungkapnya saat ditemui di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat pada Sabtu, (25/11/2017).
Menurut Zuhro, tarik menarik dalam kasus Novanto terlihat sangat jelas. Ia menyayangkan tidak adanya peraturan dalam AD/ART Partai Golkar yang menyatakan bahwa bila ada anggotanya yang menjadi tersangka dalam sebuah kasus maka sudah sepatutnya yang bersangkutan pun mengundurkan diri.
"Sayangnya, Golkar tidak memberikan klausul di AD/ART (Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga) sepatutnya mundur dari jabatannya. Karena ini adalah era baru demokrasi dimana kita harus melaksanakan nilai-nilai budaya politik baru yaitu etika," ungkapnya.
Wakil Ketua DPR Lukman Edy mengatakan, undang- undang Pilkada Pemilu tidak membuka ruang kepemimpinan yang tidak permanen. Golkar harus menyelesaikan dinamika kepemimpinan partai secepat mungkin sebelum proses Pilkada serentak dan Pemilu 2019 yang memerlukan verifikasi dari ketum dan sekretaris jenderal (sekjen) definitif.
Pelaksana tugas (Plt) Partai Golkar, Idrus Marham menegaskan bahwa Golkar sudah berjalan sesuai dengan sistem yang ada. Mengenai nasib Setya Novanto yang tengah ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah dibahas dalam rapat Pleno
Idrus memastikan digelarnya rapat Pleno pada Selasa (21/11) itu juga sudah sesuai sesuai dengan AD/ART. Sebagai ketua umum sementara, Idrus meyakinkan tidak ada larangan bagi anggota DPD untuk menyuarakan Munaslub. Seluruh aspirasi dari DPD tentunya akan ditampung dan dibicarakan bersama.
Menurutnya, kekuatan Partai Golkar ada pada sistem dan aturan, semua aspirasi yang ada apsti diterima.
"Partai Golkar berdasarkan sistem tidak langsung lompat-lompat," kata Idrus saat ditemui di Hotel Sultan, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
Sejatinya, kata Idrus, tidak mudah dalam menggelar rapat Pleno. Saat itu lebih dari 2/3 anggota DPD I hadir, sekitar 279 orang. Banyak perdebatan yang terjadi, namun keputusan yang diambil saat Pleno sudah bulat.
Golkar tetap mendukung Novanto hingga akhir jabatan, dan menunjuk dirinya yang sebelumnya menjabat Sekjen Partai Golkar menjadi pelaksana tugas ketua umum.
"Bahkan saat itu tidak hanya perdebatan konseptual tetapi juga perdebatan konstitusional ya," kata Idrus..
