Tim Editor
Menariknya, di antara empat paslon kandidat hanya paslon urut 3 Abdul Gani Kasuba-Al Yasin Ali yang berani mengutarakan keinginannya untuk melibatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengawal keuangan pemerintah.
"Kami menjadikan BPK dan KPK menjadi pengawal keuangan pemerintahan Maluku Utara," kata Abdul Gani Kasuba saat menyampaikan visi-misinya di panggung debat.
Gubernur Maluku Utara yang dilantik pada 2 Mei 2014 itu memang diketahui sebagai pemimpin yang memiliki visi total dalam membangun Malut. Dengan akronim CINTA (Cerdas, Indah Nikmat, Taqwa dan Aman), AGK--sapaan akrab gubernur--berhasil memberikan pencapaian konkret di Malut.
Baca Juga : Kakak-Adik Berebut Suara di Maluku Utara
(Infografis/era.id)
Antara lain dalam bidang infrastruktur, yakni dengan melakukan penambahan ruas jalan nasional sepanjang 692 KM; jalan provinsi sepanjang 238 KM; pembangunan 22 kawasan sentra produksi dan 53 kawasan pemukiman.
Indek Pembangunan Manusia Malut pada tahun 2017 juga mampu dinaikkan. Melalui kebijakan yang konkret terkait kesejahteraan hidup, Malut pada pemerintahan AGK mampu menaikkan IMP dari 65,18 (2014) menjadi 67,2 (2017).
Dalam bidang ekonomi, pertumbuhan ekonomi Malut menjadi yang tertinggi di antara provinsi di Indonesia, dari 5,49 persen (2014) menjadi 7,67 persen (2017).
Baca Juga : PDIP Targetkan 50 Persen di Pilkada 2018
Kecintaan AGK terhadap Malut juga dibuktikan dengan membuat sebuah buku yang menjelaskan bagaimana pengabdiannya untuk membantun infrastruktur dan pendidikan di Malut.
(Infografis/era.id)
Merujuk hasil Pilgub 2013 lalu, kemenangan AGK-M Natsir Thaib memperoleh kemenangan yang sangat tipis saat melawan Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa dengan perbedaan suara 262.983-258.747. Dalam aspek religus, AGK mampu mencerminkan cita-cita masyarakat Maluku Utara agar memiliki pemimpin religius--total umat islam di maluku utara 71 persen.
Baca Juga : Rendahnya Komitmen Pemberdayaan Perempuan di Pilkada 2018
Akan tetapi di sisi lain, dukungan penuh yang diberikan kepada partai nasionalis (PDIP-PKPI) diprediksi akan mampu menarik suara dari kaum minoritas yang berjumlah 28,57 persen.
AGK juga memiliki hubungan yang sangat baik dengan Presiden Joko Widodo. Kedekatan itu dibuktikan dengan kedatangan pertama kali Presiden RI ke Halmahera sejak 60 tahun terakhir. Hal tersebut membuktikan bahwa hubungan baik antara AGK yang mewakil daerah dengan Jokowi yang memegang kendali pusat diprediksi akan mempermudah sinergitas.
Sebelumnya AGK juga berhasil untuk menarik perhatian pemerintah pusat untuk mencanangkan pembangunan Ibu Kota Provinsi Malut, Sofifi sebagai kota baru mandiri pada 2016 lalu.
(Infografis/era.id)
