Peringatan 20 Tahun Reformasi: Saat Pers Terbelenggu

Tim Editor

Ilustrasi (Ira/era.id)

Pemberitaan yang kritis membuat meradang pemimpin pada masa Orde Baru, pembredelan hingga pelarangan terbit media jadi momok menakutkan pada 20 tahun silam. Sejak 21 April 2018 lalu, era.id sudah bikin serial super panjang khusus untuk membahas peringatan 20 tahun reformasi. Dan ini adalah seri yang terbaru...

Jakarta, era.id - Pembelian 39 kapal eks Jerman Timur menjadi topik utama majalah Tempo pada pekan kedua Juni, 1994. Laporan majalah tersebut mengulas pro dan kontra pembelian kapal bekas dari Jerman Timur yang diinisiasi oleh Menteri Riset dan Teknologi saat itu, BJ Habibie.

Dimulai dari KRI Teluk Lampung yang nyaris tenggelam, Tempo akhirnya menginvestigasi mengenai informasi harga, biaya perbaikan hingga penyebab pasti hampir tenggelamnya kapal tersebut.  

Liputan di atas juga membahas mengenai kontroversi antara BJ Habibie dan Menteri Keuangan saat itu, Mar'ie Muhammad. Mar'ie menolak hingga tiga kali pengajuan Habibie terkait pembelian 39 kapal yang dianggap terlalu mahal.

Tidak terima dengan pemberitaan kritis, Soeharto pun meradang. Pada 21 Juni 1994, Tempo dibredel bersama dengan majalah Editor dan tabloid Detik.

"Kesalahan majalah Tempo menurut pemerintah adalah memprovokasi dan mengadu domba unsur pemerintah, pejabat sipil dengan ABRI," kata ketua sidang redaksi editor, Marah Sakti, dilansir dari tempo.co. 

Baca Juga : Tragedi Trisakti, Soeharto di Mana?

Atas kesalahan tersebut, SIUPP Tempo dibatalkan dan sekaligus menyatakan bahwa Tempo tidak diperbolehkan beredar dalam lingkungan pers di Indonesia.

Masa kelam pers Indonesia di Orde Baru

Orde Baru adalah momok menakutkan bagi pers pada saat itu. Apabila di zaman Orde Lama pers digunakan sebagai alat revolusi, Orde Baru memberikan tekanan yang besar bagi kehidupan pers, terutama terkait aktivitas kritik pemerintah yang dianggap berbahaya. Kebebasan pers menjadi hal yang langka.

Dengan menggunakan otoritas Departemen Penerangan, setiap industri pers dapat tumbuh dan lenyap begitu saja apabila tidak mampu menjaga kontrol pemberitaannya. Sering kali, pembredelan terhadap surat kabar berakhir dengan penahanan petinggi media. Selain itu kurangnya perhatian terhadap kehidupan pers membuat sering kali wartawan menerima ancaman, intimidasi, dan tekanan sensor yang dilakukan.

Olyvie Bintang Haritajaya dalam karya ilmiahnya dengan judul Pembredelan Pers di Masa Orde Baru (1966-1998) (2017) menjelaskan bahwa pada dasarnya kebijakan pers di Orde Baru yaitu mengembalikan sepenuhnya pers Pancasila dalam masyarakat.

Pers Pancasila berusaha untuk menyuarakan aspirasi rakyat yang sebelumnya dibungkam oleh Soekarno pada Orde lama.  “Peraturan mengenai kehidupan pers pada Orde Baru diatur oleh UU Pokok Pers Tahun 1966 (produk Orde Lama),  TAP MPR No. 11/1983 tentang GBHN mengenai Penerangan dan Media Massa,  UU No.21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers, dan Peraturan Pemerintah Penerangan tentang Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) No. 01/Per/Menpen/1984,”tulisnya.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi, Parlemen Dulu dan Sekarang

Aturan bredel pers di zaman Orde Baru telah membuat sejumlah perusahaan pers terjegal aturan ketat penerbitan. Dengan menggunakan UU Pokok Pers Tahun 1966, pemerintah melakukan pembredelan secara massal dari kurun waktu 1972-1983.

Majalah pertama yang kena bredel yaitu majalah Sendi yang terjerat delik pers pada 1972, karena membuat tulisan yang dianggap menghina Kepala negara dan keluarga.

Seminggu setelahnya, Sinar Harapan menjadi perusahaan pers kedua yang dilarang terbit dalam kurun waktu tertentu setelah dianggap membocorkan rahasia negara akibat menyiarkan Rencana Anggaran Belanja yang belum dibicarakan di parlemen.

Tak berapa lama kemudian, akibat masifnya pemberitaan peristiwa Malari, sebanyak 12 penerbit dibredel melalui pencabutan Surat Ijin Terbit (SIT).

Malari menjadi pemicu lahirnya UU Nomor 21 Tahun 1982 tentang Pokok Pers. UU ini mengatur sebuah kartu 'AS' yang membuat perusahaan pers makin tidak berkutik, yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). SIUPP acap kali dijadikan sebagai alat kontrol negara yang ampuh untuk mengatur segala aktivitas perusahaan pers. Pada masa ini pula, Tempo menjadi salah satu dari sekian perusahaan pers yang dibredel dengan cara ditolaknya SIUPP.

Majalah yang terkena pembatalan SIUPP selain Tempo antara lain tabloid Detik (kritik atas penggantian Soeharto sebagai presiden), majalah Editor (pemberitaan putra presiden terkait kasus Bapindo), majalah Expo (memuat artikel tentang 100 milioner Indonesia), majalah Ekuin (tentang harga dasar minyak pemerintah), majalah Fokus (laporan 200 orang kaya Indonesia), harian Sinar Harapan (analisa seputar kebijakan ekonomi pemerintah), Prioritas (bertentangan dengan nilai pers Pancasila), majalah Monitor (angket popularitas yang berakibat kericuhan dari kalangan umat Islam), dan majalah Senang (membuat ilustrasi Nabi Muhammad). Banyak yaa...



Masa Depan Kehidupan Pers pada Orde Reformasi

Perubahan besar terjadi saat Presiden Soeharto jatuh dari tampuk kekuasaan setelah menjabat selama 32 tahun. Pada 21 Mei 1998,  perubahan dan tuntutan fundamental didorong seluruh rakyat Indonesia, terutama terkait reformasi hukum.

Satrio Saptohadi dalam penelitiannya yang berjudul Pasang Surut Kebebasan Pers di Indonesia dalam Jurnal Dinamika Hukum (2011) menyatakan bahwa isu kemerdekaan pers menjadi salah satu poin penting bagaimana demokratisasi dibangun pada Orde Reformasi.”Pada akhirnya DPR menyepakati pencabutan UU Nomor 21 tahun 1982 melalui UU Nomor 40 Tahun 1999,” tulisnya.

Kemerdekaan pers Indonesia dimulai dengan pencabutan aturan mengenai SIUPP dan bangkitnya perusahaan pers yang dimatikan saat Orde Baru berkuasa, Tempo salah satunya. Tak hanya itu, hilangnya ketentuan sensor, pembredelan pers dan dibubarkannya Departemen Penerangan makin membuka lebar kebebasan pers di Indonesia.

Baca Juga : 20 Tahun Reformasi, Deklarasi Ciganjur

Awak pers juga dibekali UU No 40/1999 Pasal 18 ayat 1 mengenai perlindungan praktisi pers dengan mengancam hukum pidana dua tahun penjara atau dengan Rp500 juta bagi mereka yang menghambat kemerdekaan pers.

Menteri Komunikasi dan Informasi pada saat itu, Syamsul Muarif menyatakan bahwa reformasi membuat kemerdekaan pers dan kedudukan pers sangat kuat. Pers hadir sebagai pilar penting dalam menjaga demokrasi  yang mampu menjaga arah gerak pemerintah agar terkontrol dengan baik.
 

Tag: peringatan 20 tahun reformasi

Bagikan: