Tim Editor
Menurut Tito, jumlah itu dialokasikan untuk tiga pos belanja yakni belanja pegawai sebesar Rp49,9 triliun, belanja barang Rp36,5 triliun dan belanja modal Rp40,3 triliun.
Kemudian, lanjut Tito, sesuai dengan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas nomor S-269/MK.02/2018 dan nomor B.209/M.PPN/D.8/KU.01.01/04/2018 per 16 April 2018 pagu indikatif ditetapkan sebesar Rp76,9 triliun dan termasuk tambahan anggaran untuk pengamanan pemilu sebesar Rp2,3 triliun.
Namun, Pagu indikatif ini hanya terpenuhi sebesar 60,62 persen dari usulan awal Polri yakni sebesar Rp126,8 triliun. Sehingga, pagu indikatif 2019 ini lebih kecil dari alokasi anggaran Polri di tahun 2018 yakni sebesar Rp95 triliun.
Baca Juga : Jaksa Agung Keluhkan Anggaran Tahun 2019 Dipangkas
"Secara umum berkurang sebesar Rp18,1 triliun atau minus 19,08 persen," kata Tito dalam rapat di Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/6/2018).
Di sisi lain, Tito menilai, bahwa adanya batas maksimal atau pagu untuk tahun 2019 yang dianggap belum cukup untuk kebutuhan minimal anggaran Polri. "Pagu indikatif itu cukup jauh dari usulan Rp120 triliun dan jauh di bawah alokasi anggaran di tahun 2018 yang Rp95 triliun," jelasnya.
Tito menambahkan, pemangkasan anggaran itu akan berdampak terhadap belanja pegawai yang hanya kemungkinan 86,49 persen dari usulan Polri. Menurutnya, seharusnya belanja pegawai dialokasikan untuk peningkatan tunjangan kinerja personel polri yang mencapai 70 persen berdasarkan penilaian Kemenpan-RB.
"Sekarang baru 53 persen, sementara beberapa instansi lain sudah 100 persen. Saya sebagai pimpinan ada tambahan tunjangan kinerja agar kesejahteraan baik. Kalau baik maka bisa didorong kerja maksimal," jelasnya.
Baca Juga : KPK Telusuri Anggaran Proyek Kasus Bakamla
Di samping itu, Tito meminta dukungan Komisi III agar Polri bisa mendapatkan penambahan anggaran dari sumber rupiah murni sebesar Rp44,4 triliun. Di mana, katanya, rinciannya untuk tiga alokasi seperti belanja pegawai sebesar Rp6,7 triliun, belanja barang sebesar Rp5 triliun dan belanja modal sebesar Rp32,6 triliun.
"Belanja modal di antaranya untuk pembangunan fasilitas gedung kantor Polda, Polres dan Polsek. Kami berharap usulan kamu dipenuhi DPR dan Pemerintah. Kami ingin anggaran ideal sesuai dengan kemampuan negara," tuturnya.
