Heboh Anggaran Rp48,7 Miliar untuk Gorden Rumah Dinas DPR, per Unit Rp90 Jutaan

| 29 Mar 2022 08:02
Heboh Anggaran Rp48,7 Miliar untuk Gorden Rumah Dinas DPR, per Unit Rp90 Jutaan
Ilustrasi (Foto: Antara)

ERA.id - Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menjelaskan anggaran sebesar Rp48,7 miliar untuk pengadaan gorden. Dia menjelaskan dana tersebut dialokasikan untuk 505 unit rumah anggota dewan.

"Gorden bukan untuk 1-2 rumah, tapi 505 rumah dengan 11 item di setiap rumah," kata Indra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2022).

Indra menjelaskan, anggaran gorden berasal dari APBN 2022. Namun, jumlahnya hanya cukup untuk 505 unit rumah anggota dewan. Dengan rata-rata gorden satu unit rumah sebesar Rp80-90 juta.

"Di tahun 2022 ini baru didapatkan alokasi anggaran penggantian gorden dan hanya anggaran ini hanya bisa dialokasikan untuk 505 unit rumah. Hanya untuk 505 unit rumah itu per rumahnya rata rata sekitar Rp80 juta sekian sama pajak Rp90 jutaan per rumah," papar Indra.

Dari jumlah anggaran tersebut, nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan gorden di 11 ruangan per rumah. Rinciannya, jendela, ruang tamu, dua pintu jendela ruang keluarga, tiga jendela ruang kerja, empat ruang tidur utama, lima jendela dapur, enam jendela tangga.

Sementara di lantai dua untuk dua jendela ruang tidur anak, jendela rumah keluarga dan jendela ruang tidur asisten rumah tanggal.

"Jadi ada 11 item tersebut dari angka yang saya sebutkan Rp80 juta sekian dan itu pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp48.745.624.000 untuk harga perkiraan dari konsultan perencana atau konsultan estimate Rp46.194.954.000 nah untuk harga perkiraan sendiri, kami hitung include dengan PPN 11 persen sebesar Rp45.767.446.332," kata Indra.

Meski begitu, Indra tidak menjelaskan detail spesifikasi gorden. Namun dia memastikan gorden yang digunakan produk dalam negeri. Spesifikasi itu ditawarkan melalui proses tender.

Proses pengajuan anggaran gorden ini juga sudah melalui proses pemeriksaan oleh inspektorat utama DPR. Telah dilihat kelayakan harga pasar yang menjadi dasar pengajuan anggaran. Juga telah dibahas dengan Panja Badan Urusan Rumah Tangga (BURT).

"Jadi semua kegiatan itu disamping direview oleh inspektorat utama, juga dilakukan pembahasan yang sangat intensif dengan panja BURT," pungkasnya.

Rekomendasi