Tim Editor
Uni Emirat Arab, anggota aliansi yang didukung Barat, pun memberikan batas waktu hingga Selasa bagi Houthi--yang bersekutu dengan Iran--untuk mundur dari Pelabuhan Hodeidah.
"Ini adalah jam-jam terakhir dan final untuk mendapatkan jaminan tanpa syarat bahwa Houthi akan meninggalkan pelabuhan," kata Menteri Urusan Luar Negeri UAE Anwar Gargash yang dilansir dari Antara.
Namun, ia menolak untuk membahas operasi militer dalam kasus ini.
"Jika situasi saat ini berlanjut, kita akan menemui jalan buntu secara politis. Memperpanjang perang di Yaman adalah hal terakhir yang kami inginkan," tambahnya.
Gargash menambahkan, sudah ada rencana yang disiapkan untuk menjaga pelabuhan itu tetap beroperasi, tapi sambil menekan Houti agar meninggalkan lokasi tersebut tanpa menanam ranjau. Dengan begitu, ini akan jadi yang pertama kalinya sejak tentara asing bergabung dengan perang pada 2015 di Yaman.
Hodeidah adalah sebuah pelabuhan terbesar di Yaman yang berada di bawah kendali Houthi. Pelabuhan itu adalah titik rawan untuk mayoritas penduduk Yaman. Diperkirakan, sebanyak 600.000 orang tinggal sana.
Skenario terburuknya bila perperangan itu terjadi, maka akan menelan biaya dan korban lebih banyak. Sebab, saat ini, pasokan makanan dan obat-obatan sudah diputus oleh Yaman.
PBB mengklaim sedang melakukan diploasi ulang yang intensif antara Houthi, Arab Saudi, dan Uni Emirates Arab (UEA). Harapannya, diplomasi ini bisa mencegah perperangan tersebut terjadi. Jika perang itu terjadi, akan memperburuk krisis kemanusiaan di dunia.
Di sisi lain, sekelompok senator Amerika Serikat mendesak Menteri Luar Negeri Mike Pompeo dan Menteri Pertahanan Jim Mattis, dalam sebuah surat pada Selasa (12/6/2018), mendukung upaya perundingan untuk resolusi ini.
Mereka juga mendorong semua pihak menghindari langkah-langkah yang selanjutnya akan menghalangi akses Yaman untuk makanan, bahan bakar, dan obat-obatan ke sana.
