Puluhan Ribu Warga AS Banjiri Kota Washington untuk Memprotes Rasisme
ERA.id - Puluhan ribu warga Amerika Serikat memadati area Lincoln Memorial di Washington D.C. pada Jumat (28/8/2020) siang waktu AS, untuk memperingati 57 tahun peristiwa March on Washington pada tahun 1963 yang memprotes kekerasan sistematik terhadap komunitas warga kulit hitam AS.
Aksi unjuk rasa Jumat lalu diinspirasi insiden George Floyd, pria kulit hitam yang tewas di tangan polisi di kota Minneapolis, AS. Pengorganisir demonstrasi sudah mengumumkan agenda ini sejak Juni, dan momentumnya akan pas dengan 57 tahun peristiwa bersejarah di Lincoln Memorial, yaitu ketika aktivis hak sipil Martin Luther King, Jr. membacakan pidato "I Have a Dream" yang historik.
Dikelola oleh organisasi National Action Network milik Pendeta Al Sharpton, dan sejumlah grup hak-hak rasial seperti NAACP dan National Urban League, unjuk rasa tersebut mendesak penghentian kekerasan yang eksesif dari pihak kepolisian.
"Kita harus menciptakan kesadaran baru dan menguba iklim di dalam bangsa kita," kata Martin Luther King III, anak dari sang aktivis legendaris, seperti dikutip oleh Associated Press.
"Hal tersebut tak akan tercapai, kecuali kita menggerakkan massa dan berjuang dengan gigih," kata King, Kamis lalu.
Ada tiga tujuan dalam aksi demonstrasi Jumat lalu, yaitu mendesak reformasi kebijakan penegakan hukum, dihapusnya kekerasan berbau rasisme, dan proteksi terhadap hak suara pada pemilihan presiden November nanti.
Dalam acara yang dimulai sekitar tengah hari waktu Amerika Serikat ini, sejumlah keluarga korban kekerasan polisi diundang secara khusus. Mereka di antaranya adalah keluarga dari George Floyd, Breonna Taylor, Rayshard Brooks, Ahmaud Arbery, Trayvon Martin, Eric Garner, Jacob Blake dan lain-lain.
Selain itu, akan ada pidato dari pengacara sipil Ben Crump, pendeta Al Sharpton dan Martin Luther King III.
Membuka pidatonya dengan sejarah segregasi ras di kota Alabama pada tahun 1963, Pendeta Al Sharpton kemudian mendesak agar pemerintah Amerika Serikat melegalisasi undang-undang yang memproteksi hak suara warga AS selama pilpres 3 November nanti. Ia juga mendorong peserta unjuk rasa agar penuh tekad memenuhi tempat pemilihan umum pada saatnya nanti.
"Jika kita bisa ke mari di tengah terik panas, kita juga akan sanggup berada di tempat pemilihan umum selama seharian penuh," kata Sharpton, lewat tayangan live pidatonya, Jumat siang.
Hal ini disampaikan ketika terdapat kekhawatiran bahwa banyak suara tidak akan terhitung akibat penerapan sistem Mail-in Ballot yang membuat warga AS mengirimkan surat suaranya melalui pos. Sebelumnya telah terjadi kecurigaan bahwa Pusat Layanan Pos AS, yang saat ini dikepalai pendonor dana kampanye Presiden Donald Trump, akan mempersulit kelompok tertentu dalam menggunakan hak suaranya.
Juli lalu, senator dari Partai Demokrat mengusulkan pengaktifan kembali peraturan bernama Voting Rights Act of 1965 yang sempat dianulir oleh Mahkamah Agung AS pada tahun 2013. Peraturan ini, bila berlaku kembali, akan mempermudah proses negara bagian dalam mengubah regulasi penggunaan hak suara warganya.
Sementara itu, pada Juni, DPR AS menyetujui peraturan pelarangan penggunaan borgol oleh polisi dan penghapusan hak impunitas dari para penegak hukum. Peraturan ini diberi nama George Floyd Justice In Policing Act, mengacu pada sosok George Floyd yang tewas pada 25 Mei setelah seorang polisi kulit putih di Minneapolis berlutut di lehernya selama 8 menit.
Kedua undang-undang tersebut menunggu pengesahan oleh Senat AS yang saat ini dikuasai oleh senator Partai Republik yang mendukung Presiden Donald Trump.
Aksi unjuk rasa kemarin ditutup dengan para peserta yang berjalan menuju monumen Martin Luther King Jr., di West Potomac Park, masih di area Washington D.C. Para peserta unjuk rasa lalu membubarkan diri dari titik itu.
Karena kondisi pandemi virus korona, negara bagian Washington D.C. melarang warga dari luar untuk masuk ke daerahnya. Oleh karena itu organisasi National Action Network menyelenggarakan beberapa event satelit di negara bagian South Carolina, Florida, Nevada, dan lain-lain.
Pada Jumat malam, koalisi Movement for Black Lives yang menghubungkan lebih dari 150 organisasi warga kulit hitam juga mengadakan Konvensi Kulit Hitam Nasional secara virtual.