Presiden-Terpilih Joe Biden Tak Diberi Akses ke Surat Kenegaraan yang Dikirimkan Padanya
ERA.id - 'Setumpuk surat', seperti dilaporkan CNN, yang dikirimkan oleh kepala-kepala negara kepada Presiden-Terpilih Joe Biden masih tertahan di Kantor Kementerian Dalam Negeri Amerika Serikat atas permintaan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Berdasarkan informasi dari pejabat terkait yang dirilis CNN, Kamis (12/11/2020), karena Presiden Trump masih enggan menerima kemenangan Biden, pemerintahan Trump masih membatasi akses Biden ke sumber daya yang ada di Kemendagri AS, termasuk ke surat-surat kenegaraan yang sebenarnya dialamatkan pada Biden.
Namun, tim Joe Biden saat ini dikabarkan telah berkomunikasi dengan otoritas Kementerian Luar Negeri AS, satu hal yang bisa dilakukan tanpa perlu lampu hijau dari Kemendagri. Biden telah melakukan sejumlah percakapan via telepon dengan beberapa pemimpin negara dunia, termasuk Kanselir Jerman Angela Merkel dan Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau. Bedanya, percakapan tersebut dilakukan tanpa dukungan logistik dan layanan penerjemahan yang biasa disediakan pusat operasi Kemendagri AS.
"Mereka sebenarnya lebih memilih untuk memakai fasilitas dari Kemendagri," kata seorang sumber CNN mengenai situasi yang dialami tim transisi Joe Biden. Sumber tersebut mengatakan ada sejumlah hambatan tak terduga dalam memfasilitasi sambungan telepon semacam itu.
Joe Biden saat ini tak hanya diblokir dari surat-suratnya yang ada di Kemendegari AS, dan juga dari fasilitas sambungan telepon lintas-negara. Ia dikabarkan tak bisa menerima briefing intelijen seperti yang didapatkan oleh Presiden Trump. Kekhawatirannya adalah, jika hal ini berlangsung terus sampai hari inagurasinya pada 20 Januari 2021, Joe Biden harus mengerjakan banyak 'PR' mengenai situasi intelijen yang terjadi selama beberapa bulan sebelumnya.
Pada Selasa lalu Sekretaris Negara Mike Pompeo mengindikasikan penolakannya terhadap kemenangan Biden dalam Pilpres AS. Ia malah mengatakan bahwa proses transisi akan berjalan mulus "menuju pemerintahan periode kedua Trump." Hal ini mau tidak mau mengundang kecaman dan kritik pedas dari sejumlah diplomat.