Hasil pencarian "politik", 10000 hasil ditemukan.
Sebagai karya berlisensi, apakah hal semacam ini diperbolehkan untuk kampanye politik di kehidupan nyata?.. Pemilik akun tersebut sebagai penggemar mengaku prihatin dengan penggunaan hal berkaitan dengan Naruto pada kegiatan politik
Muhammad Jamil Pengamat Politik dan Kebijakan Publik menjelaskan, akhir-akhir ini harus diakui ketakutan itu terjadi juga.. diketahui, kegiatan bedah buku tersebut menghadirkan Azwar Furgudyama Penulis Buku Hitam Prabowo Subianto, Akademisi Sosial Politik
Politikus Partai NasDem itu juga turut mengingatkan Heru terkait sikap Presiden Joko Widodo yang selalu mengedepankan kepentingan
Sesuai peraturan yang berlaku di lingkungan Kementerian BUMN terkait dengan aktivitas politik, Abdee memilih untuk mengundurkan
Calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyinggung peran penting pesantren untuk membangun bangsa dalam safari politiknya
Padahal, beliau itu sudah paripurna dalam dunia politik Indonesia, yaitu pernah di legislatif, eksekutif, dan yudikatif,"
terdiri dari aktivis, mahasiswa berbagai kampus, masyarakat, hingga akademisi menolak pelanggar hak asasi manusia (HAM), politik.. prodemokrasi di Jakarta, Minggu (21/1).Dalam acara bertajuk “Apa Saja Boleh Beda, Musuh Kita Tetap Sama: Pelanggar HAM, Politik.. dengan tujuan untuk meloloskan anak presiden untuk menjadi cawapres di 2024 kemudian kalau kita bicara soal pelanggaran ham, politik
(21/1/2024).Ucapan terima kasih itu lantaran, selama nyaris lima tahun ini dipercaya sebagai menteri koordinator bidang politik
ERA.id - Seorang pewarta Kantor Berita Politik RMOL, Bonfilio Putra Mahendra mengalami hal memilukan ketika meliput
alasan dia mengundurkan diri adalah untuk menjaga netralitas Lemhannas dan memastikan lembaga tersebut tidak terlibat dalam politik
"Kalau dalam teori politik ya ada yang disebut dengan politainment ya, politik entertainment.
“Jadi, saya memilih bersama dengan Bapak Jokowi dalam pilihan politik saya berikutnya ke depan.
Kenapa cuman perihal pemilihan politik sampai bisa menghalalkan cara gini?.. Kita seharusnya tidak menghalangi orang karena perbedaan pilihan politik.
Undang-Undang Wilayah Pesisir, justru karena di situ masyarakat adat tidak pernah dilibatkan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Politik
tidak percaya, tanya saja ke Komnas HAM,” imbuhnya.Saat kasus tersebut mencuat, Mahfud sebagai Menteri Koordinator Politik