Hasil pencarian "politik", 10000 hasil ditemukan.
Menurut Dosen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Indonesia (UI), Aditya Perdana, secara.. Sehingga harapannya adalah berasal dari partai politik nonparlemen yang menurut saya itu pun juga tidak mungkin, karena mencapai.. atau gabungan partai politik untuk mengusung pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah.Adapun Putusan MK
Hal tersebut berpotensi merugikan sejumlah partai politik, terutama partai-partai oposisi... MK, dilansir dari Antaranews, Profesor Abdul Aziz Nasihuddin, pakar hukum administrasi negara Unsoed, menyoroti dinamika politik.. Presiden, dan DPR untuk mencari titik temu dan menghindari eskalasi konflik yang dapat berdampak buruk pada stabilitas politik
Selain itu, Baleg meyepakati putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik hanya berlaku
"Itu 'kan pernyataan politik di partai politik," kata Hasan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (22/8/2024).
dan partai politik di Indonesia secara umum... Rekam jejak Wanda Hamidah di politik... (Foto via Antara) Rekam jejak Wanda Hamidah di politik Sebelum mengawali karier dalam dunia politik, Wanda terlebih dahulu
Politikus PDIP ini meminta polisi untuk membebaskan mereka semua.
putusan MK yang dimaksud yaitu putusan perkara nomor 60 dan 70 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik
Rapat konsultasi itu untuk menindaklanjuti putusan MK terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik,.. Selain itu, Baleg meyepakati putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik hanya berlaku
Lalu juga harus menaati visi misi partai, politik tata ruang."
Selama ini, konten yang dibuat oleh Rian kerap menyuarakan isu sosial hingga politik di Indonesia... melambung ketika ia mengkritisi berbagai kasus viral seperti Citayam Fashion Week, Kasus Sambo, hacker Bjorka, serta masalah politik
Golkar ini partai yang dihuni oleh kader-kader yang mempunyai kapasitas, integritas dan kemampuan leadership serta pandangan politik
Pilkada dan menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada inkonstitusional bersyarat.Lewat putusan tersebut, MK menyatakan partai politik.. Penghitungan syarat untuk mengusulkan pasangan calon hanya didasarkan pada hasil perolehan suara sah partai politik atau.. gabungan partai politik dalam pemilu di daerah bersangkutan, yakni berkisar dari 6,5 hingga 10 persen.Selanjutnya, melalui
mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 60/PUU-XXII/2024 terkait ambang batas pencalonan kepala daerah dari partai politik.. Selain itu, Baleg meyepakati putusan MK terkait perubahan syarat pencalonan kepala daerah dari partai politik hanya berlaku
Keputusan ini dinilai banyak orang sebagai upaya untuk melancarkan dinasti politik dan mengakali Pilkada 2024... Dalam Pasal 40 UU Pilkada sekarang mengatur bahwa partai politik atau gabungan partai politik yang tidak mempunyai kursi.. Sementara itu, sebagian besar partai politik di parlemen saat ini tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus.
Ia pun bertanya kepada Mahfud soal apakah Undang-Undang Partai Politik sudah berubah... Lalu bagaimana kemandirian dari partai politik saat ini. "Ada kemandirian ya apa enggak?" kata Megawati.