Hasil pencarian "prabowo", 10000 hasil ditemukan.
Hal ini guna berhemat menyusul kebijakan efisiensi anggaran sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto... Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang meminta anggaran
Frega menjelaskan bahwa proses penunjukan stafsus dan asisten khusus untuk Menhan telah dilakukan sebelum Presiden Prabowo.. calon stafsus dan asisten khusus tersebut disampaikan kepada Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dan Presiden Prabowo.. Selain Perpres Nomor 140 Tahun 2024, Perpres Nomor 151 Tahun 2024 tentang Kemenhan yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo
Menteri Sekretatis Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyebut ada perintah dari Presiden Prabowo Subianto agar perusahaan
Hanya saja banyak yang belum bisa memahami instruksi dari Presiden Prabowo Subianto. "Enggak, bukan begitu... Diketahui, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi untuk mengefisiensi anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dia menyampaikan, Presiden Prabowo Subianto sangat jelas menegaskan bahwa efisiensi anggaran jangan sampai mempengaruhi pelayanan
pelantikan kepala daerah berdasarkan hasil putusan MK.Adapun Kabinet Merah Putih sempat mengikuti retret yang dihadiri Presiden Prabowo
ERA.id - Partai Gerindra meminta Prabowo Subianto kembali menjadi ketua umum untuk lima tahun ke depan... Dia mengatakan, para kader memang mendorong Prabowo menjadi presiden dua periode... Alasannya karena baru beberapa bulan menjabat sebagai presiden, Prabowo bisa memimpin Indonesia dengan luar biasa.
Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI turut terkena dampak efisiensi anggatan tahun 2025 sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo
Prabowo Subianto kembali diminta sebagai ketua umum... Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, para kader tak hanya menginginkan Prabowo kembali memimpin... "(Gerindra) kembali memantapkan Pak Prabowo sebagai Ketua Umum partai sekaligus sebagai formatur tunggal," kata Dasco kepada
Retret kepala daerah terpilih yang digagas Presiden Prabowo Subianto dipastikan tetap berjalan, meskipun pemerintah tengah
Sebab, Presiden Prabowo Subianto meminta penambahan cakupan dari awalnya sekitar 15-17,5 juta penerima, menjadi 82,9 juta
Dia menegaskan, sejak Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan instruksi soal efisiensi, kementeriannya yang paling siap menjalannya.. Mantan aktivis asal Papua itu meyakini, tak mungkin Prabowo selaku kepala negara mengeluarkan kebijakan yang menjerumuskan
Min @KPK_RI @KejaksaanRI #AdiliJokowi,” tulis akun @yaniarsim “Maaf pak (Presiden) @prabowo, tuntutan #AdiliJokowi
Program unggulan Presiden Prabowo Subianto itu dijadwalkan mulai berjalan pada 17 Februari 2025 di bumi Cendrawasih.
Menurutnya, seluruh kementerian dan lembaga memang diwajibkan melakukan efisiensi sebagai tindak lanjut instruksi Presiden Prabowo.. Dia menyampaikan, berdasarkan masukan dari Prabowo, untuk pengadaan lahan, BGN bisa meminjam lahan milik lembaga atau kementerian