Tim Editor
ERA.id - Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) khususnya bersubsidi Pertalite dan Solar di depan Gedung DPRD Sumatera Utara (Sumut), Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (6/9/2022).
Dalam aksi ini dipimpin Partai Buruh Sumut serta diikuti sejumlah organisasi buruh diantaranya FSPMI, KSBSI, KSPSI AGN, SPMS, KPBI, Serikat Petani Indonesia (SPI) dan pengemudi ojek online (Ojol).
Dari pantauan ERA, ratusan massa aksi tiba sekira pukul 11.00 WIB dan langsung menggelar orasi hingga ruas Jalan Imam Bonjol Medan ditutup total. Sementara itu puluhan aparat kepolisian terlihat melangsungkan pengawalan ketat jalannya aksi.
Dalam orasinya, Ketua Partai Buruh Sumut Willy Agus Utomo menyampaikan bahwa tuntutan utama massa aksi adalah menolak kenaikan harga BBM khususnya bersubsidi. Menurutnya, kenaikan itu malah membuat permasalahan baru bagi kaum buruh.
"Padahal ekonomi kita baru dihantam COVID-19. Harga-harga kebutuhan pokok naik. Beras naik, cabai naik, minyak goreng naik. Lah, malah pemerintah sekarang menaikkan harga BBM subsidi bukan lebih dulu menyelesaikan masalah yang ada malah menambah masalah," teriak Willy dari atas mobil komando.
Willy mengungkapkan bahwa keputusan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi merupakan pukulan telak terhadap perekonomian kaum buruh. Dia mengatakan dengan naiknya harga BBM subsidi tak sebanding dengan upah yang diterima buruh atau pekerja di Sumut.
"BBM subsidi naik terus, kebutuhan hidup naik terus, sementara gaji, upah, pendapatan buruh gak naik-naik selama tiga tahun terakhir ini. Untuk biaya ngontrak rumah, biaya transportasi, apalagi biaya untuk menyekolahkan anak, upah yang diterima buruh tidak cukup untuk memenuhi ini," ujarnya.
Sementara itu, Wakil Pimpinan IV DPRD Sumut dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Misno Adisyah Putra yang keluar menemui massa aksi memastikan akan meneruskan tuntutan tersebut ke Ketua DPRD Sumut.
"Jadi walaupun kami di sini Fraksi PKS, dan Bapak Ibu yang datang dari berbagai elemen ada juga pendukung partai lain kami akan menerima semua aspirasi Bapak Ibu. Saya sebagai wakil pimpinan Insah Allah akan menyampaikan aspirasi ini kepada Ketua DPRD dan nanti akan dibahas dengan sesuai mekanisme yang ada," ucapnya kepada massa aksi.
Sementara itu, selain menolak kenaikan harga BBM subsidi, massa aksi juga menyampaikan beberapa tuntutan lainnya. Diantaranya mencabut serta membatalkan Undang-undang (UU) Omnibuslaw Nomor 11 Tahun 2021.
Selanjutnya, massa aksi mendesak pemerintah menaikkan upah buruh tahun 2023 sebesar 15 persen dan mendesak pemerintah segera membuat harga kebutuhan pokok menjadi terjangkau.
