Tim Editor
ERA.id - Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi telah melantik Penjabat (Pj) Bupati Tapanuli Tengah (Tapteng) Elfin Elyas Nainggolan di kantor Gubernur Sumut, Senin (14/11/2022).
Edy menjelaskan bahwa pergantian jabatan di dalam organisasi merupakan hal biasa. Menurut mantan Pangkostrad itu memastikan tujuan utama adalah untuk menyejahterakan rakyat.
"Siapa pun bisa menjabat, tapi tujuan dan tugas itu harus berpegang suatu amanat yang harus kita selesaikan. Saya tak mau mempersoalkan, siapa yang menjabat dan kenapa yang menjabat, tetapi saya akan tuntut tugas kewajiban amanat untuk kesejahteraan rakyat," ungkapnya.
Edy kemudian mengingatkan kepada PJ Bupati Tapteng Elfin Elyas Nainggolan terkait tugas pokok sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN). Mantan Ketua Umum PSSI itu menyebut ada tiga tugas pokok ASN yang didapat setelah lulus dari STPDN.
Disebutkannya, tiga tugas pokok ASN tersebut yakni kebijakan umum, perekat bangsa dan pelayan masyarakat.
"Kebijakan umum itu peraturan, Undang-undang (UU) mulai dari Undang-undang Dasar 1945 sampai Undang-undang yang mengatur dalam kehidupan bangsa ini sampai dengan Perda diketok oleh wakil paripurna DPR sampai Pergub, itu aturan-aturan yang harus memahami itu," terangnya.
Edy menyebut tugas pokok kedua ASN adalah perekat anak bangsa. Mantan Pangdam I/Bukit Barisan itu memastikan seorang ASN harus menjadi perekat anak bangsa tanpa memandang suku mau pun agama.
"Jadi ASN itu tugasnya perekat anak bangsa tak peduli dia mau suku apa, mau agama apa dia, tugasnya jelas adalah menyejahterakan kehidupan bangsa dan dituntun melalui cita-cita tugas nasional pasti sudah tahu, mencerdaskan, melindungi, menyejahterakan, ikut serta perdamaian dunia," tegasnya.
Menurut Edy yang tak kalah penting seorang ASN harus memastikan dirinya menjadi pelayan masyarakat. Hal itu tercantum dalam tugas pokok itu.
"Jadi berbeda dengan saya selaku pejabat politik. Jadi bedanya di mana bedanya? Ada tuntutan politik dalam demokrasi. Ada delapan di situ. Dan Indonesia mengalami dua di dalam delapan itu," ujarnya.
Edy mengatakan Indonesia pernah memakai demokrasi tidak langsung sampai tahun 1998 dan saat ini memakai demokrasi langsung atau one man one vote. Dia mengaku kalau dirinya pernah mendengar sistem pemerintahan otoriter itu bagus.
"Ada yang bilang yang bagus itu adalah otoriter menurut negara itu otoriter. Ada yang bilang negara kita yang beda adalah tidak langsung, karena diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945. Diubah dia reformasi, ada amandemen, menjadi langsung," ungkapnya.
Ia menilai, digantinya dari demokrasi tidak langsung menjadi demokrasi langsung bukan persoalan bagus atau pun tidak bagus. Menurutnya yang tidak bagus adalah yang menjalankannya.
"Bukan aturan mainnya. Nah ini sekarang ini tugas Anda, Elffin Elyas Nainggolan harus meluruskan kembalikan ini kepada rel, Anda sebagai ASN, Anda juga harus memantau Tapanuli Tengah pada waktunya akan menentukan kepala daerah sebagai pejabat politik," ujarnya.
Edy mengaku perlu mengingatkan hal tersebut kepada Elfin setelah beredar isu kalau pergantian PJ Bupati Tapteng ditenggarai penjabat sebelumnya tidak netral. Edy memastikan dirinya juga akan terus mengawasi persiapan jelang pemilihan bupati Tapteng.
"Saya tak mau rakyat saya kesulitan, akibat para pejabatnya yang tidak profesional. Saya ingatkan itu, dan pastikan Anda melaksanakan sumpah," pungkasnya.
