Tim Editor
ERA.id - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Sumut menyatakan secara tegas menolak usulan Kemenag menaikan BPIH hingga Rp69 juta. Anggota DPRD Fraksi PKS, Hendro Susanto mengatakan pemerintah telah keliru kalau kerugian atau kesalahan BPKH dibebankan ke para calon jemaah haji.
"Uang itu diputar sama BPKH. Kalau BPKH ini salah disampaikan kepada publik, mereka minta maaf, mereka transparan, mereka jujur, jangan sampai semua beban operasional BPKH itu ditanggung dari nilai manfaat tabungan haji para calon jemaah haji," katanya saat dihubungi Era.id di Medan, Sabtu (4/1/2023).
Hendro mengaku saat ini Fraksi PKS DPRD Sumut tengah mengadvokasi para calon jemaah haji terkait usulan kenaikan BPIH. Sementara data yang dihimpun pihaknya, saat ini sebesar 70 persen jemaah haji di Sumut berasal dari kalangan petani, nelayan dan pedagang.
"Mereka ini punya semangat untuk menunaikan ibadah haji. Tiba-tiba nggak ada angin nggak ada hujan di awal Januari dibuat suatu yang menggemparkan. Ini fenomena kedua yang aneh ya. Tahun lalu Menteri Agama juga bicara tentang masalah azan," ungkapnya.
Hendro mengatakan tahun lalu jemaah hanya menambah Rp10 juta setelah dua tahun ibadah haji ditiadakan karena pandemi COVID-19. Sedangkan sisanya Rp4 juta didapat dari nilai manfaat tabungan jemaah Rp25 juta yang dikelola BPKH.
"Kalau ini terjadi maka masyarakat itu menambah Rp40 juta itu yang memberatkan sekali. Kami lagi menghimpun jumlah calon jemaah haji yang jika ini dinaikkan Menteri Agama berapa yang kemungkinan gagal berangkat karena harus mencari Rp40 juta," sebutnya.
"Artinya membuat mereka enggak sanggup. Rukun Islam itukan haji bagi yang mampu. Nah mereka ini mampu untuk diangka tahun lalu. Tapi kalau dinaikkan lagi menjadi Rp69 juta, yang membuat tidak mampu itu bukan mereka tapi pemerintah. Itu zolim, itu nggak adil. Ini kezoliman yang nyata dan tidak adil," sambungnya.
Hendro mengatakan saat Fraksi PKS DPRD Sumut membuka posko pengaduan bagi para calon jemaah haji yang gagal berangkat karena BPIH Rp69 juta. Apalagi angka Rp69 juta diusulkan setelah adanya blunder dari BPKH dalam mengelola uang tabungan jemaah.
"Makanya bagaimana skema usulan tetap menaikkan, mereka kemarin mungkin cek ombak, terus terjadi perlawanan dari masyarakat, calon jemaah haji, dari Fraksi PKS, tokoh agama, pemuka agama, ulama, Ormas, OKP. Kita lihat apakah tetap berani Kemenag mengusulkan menetapkan bahkan tanpa mempedulikan suara-suara yang tidak setuju ongkos naik haji ini" pungkasnya.
