Tim Editor
ERA.id - Selain dijuluki Kota Pelajar yang kental akan seni dan budayanya, Yogyakarta juga punya sebuah desa antikorupsi. Desa itu bernama Panggungharjo yang terletak di Kecamatan Sewon, Kabupaten Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).
Redaksi ERA.id berkesempatan mengunjungi desa tersebut pada Senin (17/7). Desa Panggungharjo disebut bisa mengelola dana desa secara baik dengan melakukan perencanaan, pelaksanaan hingga penataan serta laporan yang harus dipertanggungjawabkan.
Kepada kami, Kepala Desa Panggungharjo Wahyudi Anggoro menjelaskan bahwa desanya menggunakan pendekatan SIPO. Jadi konteksnya dipahami; inputnya diidentifikasi; output dan outcome-nya ditetapkan; baru kemudian perencanaannya dibangun.
Desa Panggungharjo juga mempunyai sebuah inovasi pengolahan sampah secara modern, di mana pengolahan sampah dilakukan dengan sebuah alat yang bisa memisahkan sampah serta mencacah sampah menjadi pupuk kompos.
Pengolahan sampah ini dibangun bukan hanya untuk membersihkan sampah yang ada, akan tetapi juga untuk membangun hubungan antara warga desa Panggungharjo.
"Kenapa sampah dipilih? Karena sampah, setiap orang menghasilkan sampah. Sehingga ketika kita mengurusi sampah, kita berkemungkinan untuk membangun hubungan dengan seluruh warga desa, baik itu baru lahir, anak muda, orang tua, dan lain sebagainya, semuanya bisa terhubung," ujar Wahyudi.
Pengelolaan sampah ini awalnya didirikan pada tahun 2013 dengan modal murni dari pendapatan milik desa. Baru kemudian di tahun 2021 dilakukan digitalisasi.
Wahyudi menilai bahwa salah satu problem utama yang dihadapi oleh warga desa adalah terkait dengan literasi keuangan. Sehingga belanja hiburan, komunikasi, maupun transportasi jauh melebihi dari biaya belanja pendidikan.
"Mereka bisa kemudian setiap tiga tahun sekali motornya baru, dua tahun sekali HP-nya baru, tetap setiap bulan mampu mengangsur kendaraan, bayar cicilan kendaraan satu jutaan, tapi tidak bisa membayar SPP anaknya," jelas Wahyudi.
Ia menyebut bahwa isu pendidikan tidak semata-mata terkait dengan akses, tetapi juga terkait dengan bagaimana membangun mindset dari warga yaitu memperbaiki pola konsumsi sehingga keluarga mengalokasikan cukup anggaranya untuk menjamin pendidikan. Termasuk untuk biaya kesehatan dan lain sebagainya.
Desa Panggungharjo, lanjut Wahyudi, juga melakukan reformasi birokrasi. Hal pertama yang dilakukan adalah merubah pola hubungan antara pemerintah desa dan warga desa agar hubungannya itu tidak hanya hubungan administratif. Sebab selama ini warga desa berhubungan dengan pemerintah desa hanya terkait hal-hal yang sifatnya administratif, seperti membuat surat pengantar, mengurus surat nikah, dsb.
"Praktis tidak ada alasan lain bagi pemerintah desa maupun warga desa untuk saling berkomunikasi. Dipilihnya sampah itu digunakan sebagai titik masuk untuk membangun relasi baru agar kemudian warga desa dan pemerintah desa bisa saling berhubungan di luar urusan administratif," jelas Wahyudi.
Sejak mengelola sampah selama 10 tahun, Desa Panggungharjo juga melahirkan beberapa unit bisnis lain yang menjadi revenue center yang kemudian bisa digunakan untuk reinvestasi.
"Jadi terkait dengan peralatan yang input teknologi yang kita lakukan di tahun 2022 ini sebenarnya tidak secara langsung itu dibiayai dari dana desa karena merupakan investasi langsung dari badan usaha milik desa. Tapi peran atau posisi dana desa itu pada tahun 2015, 2016 dimana kemudian untuk memperkuat struktur permodalan yang ada di BUMDES sehingga memungkinkan BUMDES untuk memperoleh pendapatan yang lebih yang kemudian dari sisa hasil usaha itu kemudian digunakan untuk melakukan investasi lainnya dalam rangka untuk pengembangan usaha."
