Tim Editor
ERA.id - Aliansi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) yang berniat menggelar diskusi untuk mengkritik penyelenggaraan Pemilu 2024, dibubarkan rektorat.
Mengaku tanpa tekanan, akademisi UNY tak memberi pernyataan sikap seperti kampus-kampus lain.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UNY, Farras Raihan menyayangkan akademisi, dosen, dan guru besar UNY yang tak kunjung bersikap terhadap kondisi demokrasi dan penyimpangan pemerintahan Presiden Jokowi.
"Untuk itu kami mengajak para dosen dan guru besar ini melalui diskusi yang akan kami selenggarakan siang ini. Kami tidak demo, tidak teriak-teriak, tapi diskusi untuk mengetahui posisi UNY terhadap situasi demokrasi saat ini," kata Farras.
Farras menjelaskan pihak rektorat tak memberi izin kegiatan tersebut. Kegiatan itu disebut bukan diselenggarakan oleh organisasi kemahasiswaan kampus.
"Mahasiswa mendapat tekanan-tekanan untuk tidak mengadakan diskusi ini, bahkan di grup percakapan ada dosen yang menyatakan akan memberi sanksi ke mahasiswa yang ikut," tutur Farras.
Sebelumnya, di beredar poster media sosial "Seruan Konsolidasi: Mengundang Dosen, Mahasiswa, dan Seluruh Sivitas Akademika UNY. Sadarkan Rakyat dari Pesta Demokrasi yang Dinodai secara Terang-terangan". Acara disebut bakal digelar di Teras Rektorat UNY, jam 13.00 WIB, Selasa (6/2/2024). Aksi ini menyusul kampus-kampus lain di Yogyakarta seperti UGM, UII, UMY, dan UIN.
Puluhan mahasiswa UNY yang berkumpul di sekitar teras rektorat. Sekretaris Direktorat Akademik dan Kemahasiswaan Prof Guntur yang menemui para mahasiswa tersebut menyatakan acara itu tanpa izin sehingga harus dibubarkan.
Ia menjelaskan bahwa kegiatan itu bukan digelar oleh organisasi kemahasiswaan UNY dan tanpa izin. “Aliansi Mahasiswa UNY itu saya tidak ngerti, tidak dari UNY.
Guntur juga menyatakan akademisi UNY tak akan mengeluarkan pernyataan sikap terhadap situasi demokrasi saat ini seperti kampus-kampus lain. Namun ia menampik adanya tekanan pada UNY untuk itu.
“Kami institusi pemerintah. Kami kampus, kapasitasnya di pendidikan dan tri darma perguruan tinggi, bukan soal isu-isu negara," katanya.
