Tim Editor
ERA.id - Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi kini membuat gebrakan baru di era kepemimpinannya, yakni pembentukan satuan tugas (satgas) pemberantasan aksi premanisme di Jabar.
Ia mengaku sudah intens berkomunikasi dengan seluruh kapolres maupun kasat reskrim untuk membentuk satgas tersebut.
"Saya berkomunikasi tiap hari itu dengan para kapolres, kemudian dengan para kasat reskrim," kata Dedi Mulyadi saat ditemui di Gedung DPRD Jabar, Jumat (21/3/2025).
Menurutnya, aksi premanisme di Jabar tidak bisa ditoleransi walupun mereka sudah menyampaikan permintaan maaf seperti yang terjadi di Kota Bekasi.
Dedi Mulyadi ingin para preman itu diproses secara hukum. Apalagi, aksi premanisme itu kerap terjadi di kawasan industri lalu meminta "jatah" maupun THR menjelang lebaran.
"Di Bekasi sudah minta maaf, walaupun menurut saya minta maaf saja tidak cukup. Harus ada langkah-langkah hukum," tuturnya.
Ia memastikan satgas itu segera dibentuk bersama unsur TNI dan Polri sehingga pada Senin, 24 Maret 2025, bisa diterbitkan surat keputusan (SK). Dengan penerbitan SK, satgas sudah bisa efektif memberantas premanisme.
"Mungkin hari ini, mungkin akan segera dibuat. Senin mungkin SK-nya keluar. Terdiri dari unsur TNI-Polri. Senin ini sudah bisa efektif kok. Nanti ada lembaga khusus yang menangani di daerah. Ada perlengkapan khusus dan ada nomor telepon khusus," katanya.
